jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan saat ini fokus dalam tiga hal dalam membangun desa.
Menurutnya tiga hal itu adalah SDGs, BUMDes, dan Pendamping Desa.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Klaim Penerima BLT Turun karena Ada BUMDes
Oleh karena itu Gus Menteri, sapaan akrabnya, menyambut kerja bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemutakhiran Data Desa berbasis SDGs agar terkoneksi dengan semua, termask BUMDes.
"Regulasi soal posisi BUMDes sebagai Badan Hukum telah dituntaskan oleh Kemendes PDTT yang membuat BUMDes nantinya setara dengan BUMN," ujarnya saat menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerja Bersama Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Suprapedi dengan Deputi Statistik Badang Pusat Statistik (BPS) Setianto soal Peningkatan Kapasitas Desa dalam Mendukung Program Desa Cinta Statistik di Gedung Negara Sumedang, Jumat (4/6).
BACA JUGA: Topang Pemasaran Produk Buton, Kemendag Gandeng Kemendes
Gus Menteri menargetkan pada 2023 mendatang, gaji pendamping lokal desa bisa naik.
Politikus PKB itu mengakui dalam proses penyesuaian data desa memang harus dibenahi, karena tidak didampingi dan dilatih oleh BPS.
BACA JUGA: Kemendes Turut Kembangkan Desa Wisata di Kawasan Maninjau
"Tapi aplikasinya sudah kita bikin sedemikian rupa dan sederhana karena kalau pakai aplikasi mudah dan jejak digitalnya ada," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Gus Menteri kemudian memamerkan aplikasi digital untuk pendamping desa yaitu Daily Report. Tiap Hari Pendamping Desa harus melaporkan sebagai indikator kinerja nantinya.
" Sistem sudah kita siapkan, SDM dibekali dengan kemampuan yang mumpuni termasuk tutorial," kata Gus Menteri.
Gus Menteri menyebut garansi data yang ditampilkan dalam Sistem Informasi Desa itu valid.
"Misalnya, soal data stunting di desa," ungkapnya.
Selain itu Dinas Kesehatan dipersilahkan untuk lakukan pengecekan dan konsolidasi data di lapangan.
"Setelah di konsolidasi dan dibenahi lalu kasi masukkan lagi ke Desa hingga data itu semakin valid karena sudah dikonsolidasi pihak pemangku kepentingan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Menteri menyarankan agar semua persoalan termasuk Pemutakhiran Data diserahkan saja ke Desa karena diyakini data lebih valid karena lebih mikro.
"Jangan Apriori dengan desa karena sesuai perintah UU kalau desa itu adalah subjek pembangunan," kata Gus Menteri.
Setelah itu, Gus Menteri bersama Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir meluncurkan integrasi e-SAKIP Desa dengan Sistem Informasi Desa.
Gus Menteri ditemani oleh Bupati Sumedang dan Deputi Statistik BPS Setianto kemudian memberika keterangan pers di halaman Gedung Negara untuk menjelaskan soal integrasi data desa ini.
Turut hadir bersama Gus Menteri, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendes PDTT Suprapedi, Sekretaris BPI Razali, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyakat Desa Yusra dan Kapusdatin Ivanovich Agusta. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia