Gus Menteri: Digitalisasi Desa Tak Bisa Ditunda Lagi

Kamis, 12 November 2020 – 14:08 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri bicara tentang pentingnya digitalisasi desa. Foto: Humas Kemendes PDTT.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan program digitalisasi desa tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Apalagi jika merujuk pada kondisi kekinian dengan adanya pandemi Covid-19, maka semua pergerakan ekonomi bisa berjalan ketika daerahnya memang bisa mengakses internet dan bisa melaksanakan proses digitalisasi.

BACA JUGA: Gus Menteri Beber Manfaat dan Tujuan Program SDGs Desa

Hal ini pernah disampaikan Gus Menteri -panggilan Mendes Halim ketika membuka forum Inggris Information and Technology Camp 2020 pada Senin (12/10) lalu.

Kegiatan bertajuk "Pentingnya Peran Pemerintah untuk Mendukung Pemberdayaan Inisiatif Masyarakat Desa pada Teknologi dan Informasi serta Konektivitas Internet melalui Jaringan Komunitas, itu diadakan Kedutaan Besar Inggris dan berlangsung secara virtual.

BACA JUGA: Cegah Resesi, Desa Didorong Aktifkan Digitalisasi

Gus Menteri Halim mengatakan arah dan kebijakan pembangunan desa hingga 2030 merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal itu merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 19 Goals.

Kemudian oleh Kemendes PDTT, program itu disesuaikan dengan kondisi desa menjadi 18 Goals yang kemudian disebut sebagai SDGs Desa.

BACA JUGA: Anies dan Amien Menemui Habib Rizieq, Komentar Ruhut Manis Sekali

"Merujuk pada kondisi kemajemukan masyarakat di Indonesia maka kami tambahkan lagi satu Goals yaitu Kelembagaan Desa Desa dan Budaya Desa Adaptif," kata Gus Menteri.

Dia berharap pada tahun 2030, saat desa sudah mencapai 18 Goals tersebut, itu sama dengan memberikan kontribusi sebesar 74 Persen terhadap tujuan SDGs nasional.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini menjelaskan dasar penghitungan 74 persen itu adalah dari 18 Goals itu diklasifikasi menjadi dua, yaitu kewilayahan dan kependudukan.

Sisi pertama soal kewilayahan, sebanyak 91 persen itu ada di desa dan sisi kedua terkait kependudukan juga sebanyak 43 persen penduduk Indonesia itu ada di desa.

Dari simulasi yang dilakukan ditemukanlah angka 74 persen kontribusi SDGs Desa terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.(*/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler