jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Pertamina untuk mengantisipasi dampaknya harga minyak mentah dunia yang terus meroket.
Dia meminta agar Pertamina tetap menjaga stok dan distribusi bahar bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kenaikan harga minyak dunia tidak membebani masyarakat.
BACA JUGA: Nyoman Parta: Negara Penghasil Sawit Terbesar di Dunia tetapi Kekurangan Minyak Goreng
"Ya, ini saya kira harus serius ditangani pemerintah," kata Gus Muhaimin yang akrab disapa, Rabu (23/3).
Gus Muhaimin juga menyoroti ketimpangan arus kas serius Pertamina imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia.
BACA JUGA: Lagi-Lagi Harga Minyak Dunia Jatuh, Terburuk Sepanjang 2 Minggu Terakhir
Menurutnya, manajemen Pertamina perlu menyusun regulasi yang tepat untuk tidak terlalu bergantung pada impor.
Terlebih dalam empat tahun terakhir atau sejak 2017, akumulasi piutang Pertamina mencapai lebih Rp 100 triliun.
BACA JUGA: OPEC Turun Tangan Harga Minyak Dunia Anjlok, Terburuk Sejak Pandemi
Kenaikan harga minyak saat ini, ungkap Gus Muhaimin, membuat Pertamina terpukul dua kali.
Pertama, terkena biaya dana (cost of money) karena dana yang disediakan Pertamina untuk pengadaan dan pendistribusian BBM berasal dari pinjaman.
Kedua, terkena perubahan nilai uang akibat pergeseran waktu (time value of money/TVM).
Untuk TVM saja, biayanya mencapai USD 1 miliar.
“Pertamina saya harap tetap committed untuk memberikan keandalan yang optimal. Saya yakin Pertamina bisa, tinggal bagaimana implementasinya dan tentu saja dorongan dari stakeholder agar semua stabil,” tegas pimpinan DPR bidang Kokesra itu.
Keponakan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menegaskanPertamina harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia meski harga minyak mentah dunia melonjak menjadi di atas USD 100 dolar per barel atau jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 yang hanya USD 63 per barel.
Caranya bagaimana? Gus Muhaimin menjawab tentunya Pertamina tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu ada kesadaran juga semua pihak untuk tidak menggunakan BBM subsidi kecuali yang berhak.
"Ini harus berjalan beriringan dengan sosialisasi dan komitmen Pertamina untuk memastikan stok (BBM) aman, distribusinya lancar,” kata Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) itu.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor pelat hitam untuk pengangkut orang atau barang.
Selain itu, kendaraan bermotor pelat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi