jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengingatkan pemerintah untuk mendorong riset kesehatan nasional, terutama terkait obat dan alat kesehatan (alkes) produksi dalam negeri. Hal ini menurutnya penting untuk mencegah kertergantungan impor hingga permainan mafia alkes.
"Jangan ada mafia kesehatan. Banyak sekali alat kesehatan dalam negeri yang kualitasnya bagus, berstandar internasional dan harganya lebih murah," kata politikus yang beken disapa dengan panggilan Gus Nabil ini, Rabu (15/7).
BACA JUGA: Gus Nabil: Jangan Mengimpor Persoalan Suriah dan Timur Tengah ke Indonesia
Hal tersebut menurut Gus Nabil, telah disampaikannya saat rapat dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Riset dan Teknologi RI/ BRIN, kepala BPOM, dan dirut PT. Bio Farma membahas penanganan Covid-19 dan pengelolaan riset di lintas kementerian pada Selasa (14/7) kemarin.
Apalagi DPR dan pemerintah telah menyepakati alokasi 20% penyerapan anggaran di APBN TA 2020 untuk pembelian alat kesehatan dalam negeri. Bila target ini tidak tercapai atau tak sesuai ekspektasi, maka harus dipertanyakan.
BACA JUGA: Gus Nabil Soroti Harmonisasi Aturan Antarkementerian Saat Pemerintah Menggulirkan New Normal
"Saya ingin sampaikan, jangan lagi ada mafia kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19 ini, mari berbuat yang terbaik untuk negeri," tegas legislator PDI Perjuangan ini.
Gus Nabil juga meminta pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Kemudian, melakukan terobosan dalam mendukung upaya kemandirian obat dan vaksin untuk Covid-19, termasuk pemanfaatan obat modern asli Indonesia.
BACA JUGA: Pesan dan Harapan Gus Nabil Saat Peringatan Hari Pancasila
Selain itu, dia meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah sakit portable, yang bisa dibongkar pasang secara cepat dengan tim dan tenaga medis yang disiapkan secara khusus.
"Hal ini penting untuk menjangkau kawasan terluar dan pedalaman, juga untuk antisipasi bencana pada masa mendatang," tegas ketua umum PP Pagar Nusa ini.
Terakhir, dia meminta supaya produk-produk riset lintas kementerian dan lembaga harus diatur dengan skema yang bisa diimplementasikan. Baik digunakan untuk industri, maupun dalam eksekusi kebijakan secara nasional.
"Dengan demikian, riset-riset yang ada dan telah diselenggarakan oleh para peneliti kita, menjadi bermanfaat secara lebih luas," tandasnya. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam