jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 yang lalu merupakan pesta demokrasi tersulit yang pernah ada di Indonesia.
Pasalnya, berlangsung di tengah mengalami wabah pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Anggota DPR Tak Setuju Penumpang Pesawat Wajib Tes PCR
Namun, berdasarkan evaluasi Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, pelaksanaan pilkada serentak bisa dikatakan sukses.
Bahkan memiliki tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,02 persen. dari target 77,5 persen.
BACA JUGA: Soal Sanksi WADA ke LADI, Begini Kata Ketua Komisi X DPR RI
"Yang tak kalah penting bahwa pelaksanaan pilkada 2020 berlangsung tertib dengan penegakan protokoler kesehatan yang ketat. Sehingga tidak terjadi klaster baru Covid-19 dari pelaksanaan pilkada serentak 2020," ujar Guspardi di Jakarta, Kamis (21/10).
Legislator dapil Sumatera Barat II itu menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berjalan relatif baik.
Namun, dia menilai terkadang Bawaslu harus bacakak (silang pendapat) dengan KPU dan DKPP demi menjaga netralitas dan menegakkan aturan.
BACA JUGA: Tekan Kriminalitas di Lampung, Begini Saran Anggota DPR ke Irjen Hendro Sugiatno
Pasalnya, Guspardi masih banyak temuan dan catatan diberikan oleh Bawaslu dalam setiap tahapan pilkada yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
Oleh karena itu, dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berani dan menunjukkan integritas tinggi.
Menurut dia, Bawaslu juga harus bekerja secara profesional dan proporsional dalam peranannya melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Guspardi menyebutkan sebagai pengawas dalam setiap tahapan pemilu, Bawaslu mesti berani menunjukkan perannya sebagai wasit yang adil, tegas dan berani menindak setiap pelanggaran yang terjadi.
Bawaslu harus lebih menampakkan peran dan fungsinya.
"Jika salah maka harus berani menyatakan salah, itulah mental pengawas. Peran serta masyarakat juga harus didorong agar berani melapor ke Bawaslu setempat jika melihat adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran," tandasnya.
Bawaslu juga perlu memperkuat jajaran pengawas pemilu dengan kapasitas dan kemampuan yang merata di seluruh wilayah pemilihan yang diawasi. Kemudian juga merawat jejaring masyarakat sipil yang telah berpartisipasi dalam pemantauan pemilu.
Guspardi berharap kompetisi dalam pemilu dan pilkada berjalan dengan fair dan dapat menghasilkan para pemimpin yang berkualitas untuk mensejahterakan masyarakat.
"Sinergitas dan efektivitas serta kerja sama kelembagaan perlu terus dibina," tegas Anggota Baleg DPR RI tersebut. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia