Hadapi ACFTA, BSN Anggarkan Rp 2,8 Miliar

Kamis, 18 Februari 2010 – 18:22 WIB

JAKARTA - Dalam rangka menghadapi Asean China Free Trade Agreement  (ACFTA), Sekretaris Badan Standarisasi Nasional (BSN) Amir Partowiyatmo menerangkan bahwa pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar untuk mendukung kinerja Task Force (TFACFTA) atau Satuan Kerja yang telah dibentuk oleh BSN.

"Task Force kan sudah dibentukMaka itu, nantinya keberadaan Task Force ini diupayakan mampu untuk memonitor dan melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait dalam penerapan di lapangan,” terangnya di dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (18/2).

Amir menjelaskan, anggaran sebesar Rp 2,8 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk analisis kegiatan ekspor-impor China dan ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI), identifikasi 10 prioritas produk paling berpengaruh, untuk keperluan edukasi konsumen, serta keperluan lainnya.

Lebih jauh Amir mengatakan bahwa BSN juga telah melakukan kerjasama dengan 18 perguruan tinggi  di Indonesia untuk mensosialisasikan standardisasi di lingkungan perguruan tinggi.

Salah satu hasil dari kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut

BACA JUGA: DPR Siap Perkuat Putusan KPPU

Terang Amir, adalah pelaksanaan pengujian helm yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Sumatera Utara (USU)  dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tentang penggunaan wajib helm ber-SNI pada 1 April 2010 mendatang.

Selain itu yang menarik, Amir juga menegaskan bahwa BSN siap bertanggung jawab atas kepastian tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diperlukan untuk memfasilitasi menghadapi ACFTA.

Disebutkan, sampai dengan akhir bulan Januari 2010, Task Force telah melakukan analisis dan menetapkan 10 sektor prioritas yang paling berpotensi terhadang dalam ACFTA
Di antaranya, sektor baja, alumunium, elektronika dan kelistrikan, petrokimia, mesin dan perkakas, hasil pertanian dan perkebunan, makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan mainan anak

BACA JUGA: Menkeu Tolak Bertangung Jawab

BACA JUGA: BKPM Dituntut Tarik Investasi China

(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Didesak Tingkatkan Pengawasan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler