jpnn.com - JAKARTA - Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, Bambang Soeroso mengakui optimalisasi kerja DPD untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang (RUU) memang belum terjadi.
"Sudah tujuh setengah tahun keberadaan DPD di sistem parlemen ini. Hingga kini DPD masih berhadapan dengan tembok besar yang menginginkan status quo. Akibatnya pertimbangan terhadap RUU tidak optimal," kata Bambang Soeroso, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8).
BACA JUGA: Sejak Jam 5 Pagi, 12 Pelajar Ikut Kegiatan SBY
Meski begitu, lanjut anggota DPD asal Bengkulu itu, upaya yang saat ini dilakukan DPD dalam rangka memperbaiki dan menata penataan ketatanegaraan yakni membawa gagasan penataan tersebut ke MPR.
"Di MPR, dinamika ini sangat perkembang. sekitar empat bulan lalu MPR sudah menjaring aspirasi perubahan UUD 45. Tim dipimpin Jakfar Hafsyah yang sehari-hari bertugas sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR. Isinya ada 10 isu sangat strategis," kata Bambang Soeroso.
BACA JUGA: PAN Tantang Buka Rekaman Rapat Hambalang
Hasil kerja tim ini nantinya mempertajam kira-kira disisi mana dalam UUD yang harus disempurnakan. Rekomendasi ditujukan ke pimpinan MPR. "DPD ingin kali ini perubahan UUD benar-benar komprehensif," tegas Bambang Soeroso yang kembali terpilih sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR periode 2013-2014. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Langsung Kabur Usai Digarap KPK Tujuh Jam
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Siap Dalami Peran 15 Anggota DPR
Redaktur : Tim Redaksi