"Memang sulit berharap pemilu ini bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya, kecuali ada sebuah keajaiban," tegasnya dalam diskusi Agenda 23: Wacana dari Slipi yang bertema "Persiapan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil", di Media Lounge DPP Partai Golkar (PG), Jakarta, Selasa (24/3).
Bersama Hadar N Gumay, diskusi yang dimoderatori oleh caleg PG Dapil VI Jawa Barat, Achmad Danil itu, juga tampil Adnan Pandu Praja dari Komisi Kepolisian Nasional, serta anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo.
Hadar menjelaskan lagi, bahwa dalam hitungan jari jarak waktunya pemilu akan digelar, di KPU masih menggelantung setidaknya lima masalah krusial, yang semuanya terkait langsung dengan rakyat pemilih.
"Pertama soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang hingga detik ini masih menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat
BACA JUGA: DPT Kacau, Jual Beli Suara Marak
Kasus DPT Jawa Timur setidaknya cukup representatif untuk dijadikan contoh," tegas Hadar N Gumay.Persoalan kedua, lanjutnya, adalah problem logistik pemilu yang hingga saat ini belum lengkap
BACA JUGA: Kerja KPU Baru Sebatas Menghitung Hari Pemilu
Pengertian sampai ke daerah itu baru sebatas sampai di ibukota kabupaten atau kotaSoal ketiga adalah menyangkut proses sosialisasi yang belum dalam satu jalur
BACA JUGA: Soal DPT, Mendagri Tak Mau Disalahkan
Menurut Hadar, yang terjadi sekarang adalah sosialisasi yang dilakukan oleh para caleg, sesuai dengan posisinya masing-masing di lembaran surat suara."Lalu, muncul persoalan keempat, berupa ketegasan apakah pemilih harus mencontreng atau mencoblosMestinya ini harus jelas dan tegas," ujarnya lagi.
Persoalan kelima adalah soal kesiapan penyelenggara atau petugas di KPPS"Jika mengacu pada Pemilu 2004, setidaknya dua bulan sebelum pemilu, minimal dua dari tujuh petugas KPPS sudah mendapat pelatihanYang harus kita cermati adalah, Pemilu 2009 ini adalah pemilu terumit di dunia, sementara KPU selaku penyelenggara pemilu bekerja jauh di bawah standar yang dibutuhkan," tegasnya.
Hadar juga menyindir KPU terkait "Buku Pintar" yang mereka terbitkan tapi disusun oleh UNDP"Ini malu-maluin bangsa IndonesiaYang pemilu itu UNDP atau bangsa Indonesia?" tegasnya, sembari menyesalkan sikap pemerintah yang tidak peduli dengan kondisi ini.
Namun begitu, Hadar tetap mendorong KPU agar mampu menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan"Soal banyaknya problem yang masih tersisa, harus diselesaikan oleh KPUSebab, menunda pemilu jauh lebih beresiko ketimbang menyelesaikan masalah yang saat ini menggelantung di tubuh KPU," tegasnya.
Bentuk Dewan Kehormatan KPU
Selain berharap pemilu dapat berlangsung tepat waktu dan KPU segera menyelesaikan berbagai masalah, Hadar juga menyarankan agar Bawaslu, KPU dan pemerintah, sudah mulai memikirkan tentang keberadaan Dewan Kehormatan KPU, untuk mengantisipasi kekecewaan rakyat terhadap kinerja KPU.
"Hal ini sangat memungkinkan, karena banyak pihak saat ini mempertanyakan soal kinerja KPU yang tidak profesionalTentang Dewan Kehormatan KPU tersebut, secara tegas juga ada dalam Kode Etik KPU," usulnya.
Hadar juga menolak soal tudingan terhadap semrawutnya DPT yang hanya ditujukan ke KPU"Saya pikir pemerintah juga harus bertanggung jawab penuh terhadap DPT ituSebab, data kependudukan itu berawal dari data yang diberikan oleh pemerintah, yang disusun berdasarkan sistem administrasi penduduk (Adminduk) yang dilaksanakan oleh Menkum HAM," tegasnya.
Dia lantas menghimbau, agar institusi Adminkum tersebut segera diperiksa"Karena program tersebut sudah berjalan selama 10 tahun dan dibiayai oleh APBN, sementara hasilnya nol besar," kata Hadar pula(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemilu 9 April Sulit Penuhi Kriteria Demokratis
Redaktur : Tim Redaksi