jpnn.com, JAKARTA - Deputi Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Hadi Purwanto menanggapi isu keterkaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis pengadaan alat tes PCR.
"Selayaknya di masa pandemi ini, para pejabat tidak menjadikan momentum untuk memperkaya diri," kata Hadi dalam keterangan resmi yang diterima JPNN, Selasa (9/11).
BACA JUGA: Polemik Bisnis PCR, Anak Buah Mengaku Kurang Hati-Hati Mengingatkan Luhut
Menurut dia, kebijakan-kebijakan yang aneh terkait pemeriksaan PCR ini menimbulkan kecurigaan karena kondisi masyarakat yang sedang kesulitan di tengah pandemi Covid-19.
Ketua DPP Media Indonesia Online (MIO) itu menilai kebijakan penggunaan tes PCR sebagai syarat perjalanan terkesan dipaksakan.
BACA JUGA: Luhut Disebut Bisnis PCR, Anak Buah: Tuduhannya Terlalu Gila
Pasalnya, lanjut dia, rapid tes Antigen yang sudah memiliki hasil presisi dinilai sudah cukup efektif untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hadi mengatakan aturan tentang penggunaan tes PCR untuk perjalanan ini berpotensi mematikan perekonomian masyarakat.
BACA JUGA: Geger Bisnis Tes PCR, Anak Buah Ungkap Kronologis Keterlibatan Luhut Binsar
"Orang jadi malas naik pesawat, akhirnya penerbangan sepi, pariwisata mati, industri dirgantara bisa runtuh, pelaku aviasi banyak gulung tikar, pekerjanya dirumahkan, daerah-daerah yang harusnya terhubung menuju pemulihan ekonomi justru terhambat," tuturnya.
Dia menduga ada tujuan rahasia yang menguntungkan sebagian pihak tetapi justru merugikan masyarakat Indonesia.
Tidak hanya itu, Hadi juga mengkritik perubahan aturan tentang pemeriksaan PCR ini yang dinilai terlalu cepat.
"Kok, seakan-akan Menko Marves seperti khawatir karena namanya dikaitkan dengan bisnis PCR. Lalu, perjalanan pesawat dibolehkan pakai antigen saja? Rakyat merasa pembantunya Pak Jokowi plin-plan," ucap Hadi.
Untuk itu, dia berharap proses hukum bisa berjalan baik dan adil.
Hadi juga menyebutkan proses hukum yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menunjukkan bahwa penegak hukum tidak pandang bulu.
"Kalau dalam Bisnis PCR ini ada pejabat terlibat dan melanggar hukum, polisi dan KPK jangan ragu untuk memprosesnya," ujarnya.
Hadi Purwanto menilai Luhut adalah salah satu menteri yang berpotensi membuat kegaduhan dan menurunkan marwah Presiden sehingga harus segera ditindak.
Dia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengambil sikap terkait polemik ini karena rakyat akan mempertanyakannya.
"Saya sebagai Relawan Jokowi akan mempertanyaan dan mengambil sikap yang tegas demi republik ini,” tegasnya.
Pendiri pesantren di Tuban itu berharap Indonesia bisa mencontoh India dalam hal penetapan harga tes PCR.
Sebab, lanjutnya, ketika banyak kasus konfirmasi positif Covid-19 dan kematian terjadi di India, pemerintah di sana segara mengambil langkah praktis dan patriotis dengan menetapkan harga tes PCR semurah mungkin.
Di sisi lain, Luhut Binsar telah menyampaikan bantahannya melalui akun pribadinya di media sosial.
Luhut mengaku terlibat dalam bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia tetapi tidak mengambil keuntungan pribadi. (mcr9/jpnn)
Redaktur : Budi
Reporter : Dea Hardianingsih