jpnn.com - JAKARTA - Calon Gubernur incumbent Jawa Timur, Soekarwo tampak hadir dalam sidang perdana perkara Perselisihan Pemilukada Jawa Timur tahun 2013 yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/9) siang. Soekarwo adalah pihak yang digugat oleh pasangan calon gubernur Jatim, Khofifah Indar Pariwansa-Herman Suryadid Sumawiredja (Berkah) di MK dengan tudingan sejumlah pelanggaran saat proses pilkada.
Hadir di MK, Soekarwo tampak santai. Menurutnya, wajar jika pasangan lawan yang tidak sependapat dengannya mengajukan gugatan di MK.
BACA JUGA: Ancam Bandar Narkoba dengan Hukuman Mati
"Suatu proses kalau tidak sependapat dibawa ke MK, ya baguslah. Demokrasi, hukum digunakan dengan proses. Itu bagus saya kira. Nanti saling menjelaskan aja," kata pria yang akrab disapa Pak De Karwo itu di lobby gedung MK.
Soekarwo yang berpasangan dengan Saifullah Yusuf ini juga menampik semua tudingan pasangan berkah. Terutama terkait penggunaan dana APBD dalam menunjang kampanyenya saat proses Pilkada.
BACA JUGA: Gubernur Urus Penggandaan Soal Tes CPNS
Menurutnya, dana di Provinsi Jatim bertambah dari tahun 2012 ke 2013 karena ada titipan dana BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar Rp 2,8 triliun.
"Sebetulnya dari segi kepentingan operasional turun, tapi karena ada dana transito ya naik. Itu ya. Enggak ada masalah sebetulnya," kata Soekarwo.
BACA JUGA: Ruhut Dicerca, Saan Mustopa Membela
Ia mengklaim semua dana yang dikeluarkan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur bukan hanya atas persetujuannya semata tapi juga atas kesepakatan bersama DPRD Jatim. Dari DPRD harus diceke dulu oleh DPR RI Pusat dan Kemendagri.
"Kalau APBD sesuai legal. Tidak ada yang tidak berdasarkan aturan perundangan, dan tidak ada yang tidak disetujui DPRD," tandas Soekarwo.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Bocor, Tes CPNS Langsung Diulang
Redaktur : Tim Redaksi