jpnn.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menghadiri IPU Parliamentary Forum at The UN High Level Political Forum on Sustainable Development, dan pertemuan dengan United Nation (UN) Water di New York, Amerika Serikat.
Menurut Putu, ada beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan forum internasional tersebut.
BACA JUGA: Putu Rudana Minta Pemerintah Perhatikan Lembaga Pendidikan Seni Budaya
“Pertama kunjungan kita ke New York dalam rangka mengikuti kegiatan high level political forum, untuk membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agenda 2030,” kata Putu Rudana melalui keterangan pada Rabu (24.7).
Dia menjelaskan bahwa dari 17 tujuan di SDGs, tahun ini agenda pertemuan membahas goal 16, yakni tentang peace, justice, dan strong institutions, serta dan goal 13 tentang climate actions.
BACA JUGA: Puluhan Polisi Diperiksa, Penyebab Kematian Afif Maulana Masih Sama: Melompat dari Jembatan
“Nah, dua isu ini menjadi satu bahasan, di mana setiap negara akan melaporkan hasil-hasil pencapaian SDGs memenuhi target agenda 2030,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Putu Rudana sebagai perwakilan Parlemen Indonesia memberikan pandangan menyangkut perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.
BACA JUGA: Iptu Rudiana Tidak Sembunyi di Kasus Vina Cirebon dan Eky
Dia berharap agar dunia tetap menganut sistem dalam menyelesaikan konfliknya adalah mengacu kepada sisi kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.
Putu mengatakan Parlemen Indonesia juga mendorong agar parlemen di dunia terus bisa menghasilkan regulasi-regulasi atau legislasi yang komprehensif dalam menangani berbagai permasalahan, paling utama isu yang berhubungan dengan perdamaian.
Selain itu, delegasi BKSAP DPR RI juga mengangkat isu aksi perubahan iklim. Dia mengatakan adaptasi perubahan iklim ini harus betul-betul dilakukan secara maksimal.
Dia berharap semua pihak menyadari bahwa perubahan iklim ada isu yang nyata, sehingga langkah mitigasi serta adaptasi perlu dilakukan. Sebab, masalah lingkungan itu bisa berdampak pada gagalnya hasil pertanian yang berujung terganggunya ketahanan pangan suatu negara.
Saat membahas isu climate change itu, Putu mewakili Parlemen Indonesia melakukan intervensi terkait mitigasi dan adaptasi terhadap isu perubahan iklim.
"Kami sampaikan bahwa minimal ada dua poin dalam adaptasi perubahan iklim ini, bagaimana kita melakukan strategi komprehensif dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ungkap anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan tersebut.
Kedua, kata Putu, bagaimana memastikan pendanaan perubahan iklim agar secara komprehensif tersedia dan dikontribusikan oleh berbagai negara, khususnya negara-negara maju yang telah melakukan komitmen mendukung USD 100 miliar tiap tahun untuk mendukung negara-negara berkembang dan negara miskin dengan pembangunan yang masih sangat terbatas.
"Komitmen negara maju sudah dipastikan dengan nilai minimal 100 miliar dolar per tahun. Namun, sampai saat ini, justru komitmen itu belum terwujud dan kami tegaskan agar yang sudah dijanjikan itu harus segera ditepati,” kata Putu.
Legislator asal Bali itu menerangkan bahwa kebutuhan untuk pendanaan perubahan iklim yang didukung oleh negara maju kepada negara berkembang dan negara miskin, terus meningkat dan perlu pendanaan yang sangat besar dan telah dibahas di COP28 Dubai, UAE.
Menurut dia, kebutuhan dana itu tidak lagi dalam nilai miliar US dollar, tetapi telah mencapai triliunan US dollar, sehingga komitmen negara-negara kaya/maju harus segera direalisasikan.
"Komitmen negara maju pada tahun 2020, untuk kontribusi pendanaan perubahan iklim dengan tujuan membantu negara-negara berkembang dan least developed country untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tersebut ada. Akan tetapi pertanyaannya apakah terwujud?" tutut
Putu.
Dia mengingatkan bahwa LDCs dan negara berkembang mengalami tantangan, karena dampak dari perubahan iklim nyata bagi mereka. Berbagai contoh cuaca ekstrem yang terjadi antara lain menyebabkan kebanjiran besar di Pakistan, Kekeringan di berbagai belahan bumi, bahkan gelombang panas berdampak ke lebih banyak negara di tahun-tahun terakhir ini.
"Peningkatan ketinggian air laut juga mengancam negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan dan pastinya juga negara-negara kecil di kawasan Pasifik bakal terdampak signifikan,” kata Putu Rudana.
Kemudian, Putu mengatakan semua negara harus mampu memberikan prioritas anggaran untuk pencapaian agenda 2030 dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Melalui high level political forum side event ini, kita ingin memastikan agar semua pihak berkontribusi maksimal dan parlemen terus mendorong serta mengawasi pemerintah untuk pencapaian agenda 2030,” pungkasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam