Hak Angket Mafia Pajak Resmi Diusulkan

JAKARTA - Inisiator hak angket guna mengusut kasus mafia pajak sudah mengumpulkan lebih dari 30 tandatangan anggota DPR dari lintas fraksiLangkah para wakil rakyat di Senayan ini sebagai respon atas kasus Gayus Tambunan

BACA JUGA: Komisi III DPR Persoalkan Jabatan Kastorius Sinaga

Nama-nama pengusul sudah diserahkan secara resmi kepada pimpinan DPR untuk diajukan ke Badan Musyawarah dan selanjutnya diajukan ke Sidang Paripurna.

"Surat usulan hak angket sudah kami serahkan ke pimpinan Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR)Yang tandatangan dari sembilan fraksi dan lebih 30 orang

BACA JUGA: PKB Gus Dur Tunggu Respon Muhaimin

Jadi mudah-mudahan hak angket menjadi kenyataan," kata Sutjipto, salah satu inisiator hak angket dari Partai Demokrat kepada wartawan di pressroom DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakrta, Senin (24/1).

Menurut Sutjipto, pembentukan hak angket ini untuk menelisik sejauhmana pelaksanaan Undang-undang perpajakan, potensi pajak yang dimiliki, dan dari sektor apa saja"Kita akan tanyakan kenapa penerimaan pajak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) turun

BACA JUGA: Nasdem Kebut Syarat jadi Parpol

Tahun lalu 12 persen dan tahun ini turun menjadi 11,8 persen," katanya.

Masalah yang perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Sutjipto yang juga anggota Komisi III bidang hukum itu, terkait dengan jumlah wajib pajak"Dengan luasnya wilayah, apakah cukup jika diurus setingkat Dirjen (Dirokterat Jenderal)Termasuk kita akan fokus terhadap pendapatan pegawai pajak dari luar, yang jauh lebh besar dari remunerasi," ujarnya.

Inisiator lainnya, Bachrudin Nasori menjelaskan jika pendapatan negaran melalui pajak dapat berjalan maksimal maka akan ada Rp 300 triliun yang bisa diperolehDana ini bisa mengatasi kenaikan gaji guru, maupun perangkat desa yang menuntut jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Anggota Komisi III Nudirman Munir dari Fraksi Partai Golkar bahkan menyebut ada sekitar Rp 10 ribu triliun yang menguap dari pendapatan negara oleh mafia pajakGayus Tambunan yang terlibat dalam mafia pajak hanya kelas teriMenurutnya, masih banyak kelas kakap yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak"Hampir 10 ribu triliunn yang menguap, dimakan dan dirampok mafia pajak iniGayus hanya kelas teri," tandasnya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahas RUUK DIY, DPR Pinggirkan DPD