Hakim MK Sebut Aturan Investasi Timpang

JAKARTA - Konflik agraria antara warga dengan perusahaan seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan ada yang salah dengan peraturan investasi di daerah-daerahKarenanya, perlu ada perubahan aturan mengenai investasi agar hal serupa tak terulang kembali.
 
“Pemerintah menganggap investasi bisa menyelesaikan segala-galanya masalah

BACA JUGA: Rakyat Hadapi Polisi, Jelas Kalah!

Harus ada yang dirubah,” kata Juru Bicara MK, Akil Mochtar saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Rabu (28/12).

Menurutnya, semua yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) selalu berpotensi menimbulkan konflik besar, terutama rakyat dengan pemerintah pusat“Konflik dalam cara yang lebih halus, yakni antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat

BACA JUGA: SBY Harus Usut Isu Pecah Kongsi Kapolri-Wakapolri

Itu juga konflik,” imbuh Akil.

Investasi sendiri dilihat sebagai hal yang sangat menguntungkan bagi rakyatNamun, pemerintah perlu memikirkan aturan agar perusahaan yang menanamkan modalnya di daerah bisa dan selalu bertindak adil kepada masyarakat sekitarnya.
 
“Bukannya menolak investasi, tapi bagaimana mendukung investasi harus selalu berkeadilan

BACA JUGA: 2012 Diprediksi Panas, Anas Minta Rukun

Jangan sampai ketika timbul konflik, polisi yang yang terus-menerus jadi pemadam kebakaranIni kan sulit juga,” pungkas Akil(kyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 12 Kada Dianggap Serius Urus Transmigrasi