SBY Harus Usut Isu Pecah Kongsi Kapolri-Wakapolri

Rabu, 28 Desember 2011 – 21:33 WIB

JAKARTA -- Ketua Fraksi PKB DPR RI, Marwan Ja’far mendesak Presiden SBY memerintahkan Menkopolhukkam Djoko Suyanto untuk mengusut isu perpecahaan Kapolri Jendral Timur Pradopo dan Wakapolri Komjen Nanan SukarnaJika dibiarkan berlarut hal itu akan mengganggu soliditas dan profesionalitas Polri.

“Kalau isu perpecahaan ini benar-benar ada maka ini bisa dikatakan sebagai rivalitas yang tidak sehat," kata Marwan di Jakarta, Rabu (28/12).

"Ini juga berbahaya karena polisi ini menyangkut pasukan dan senjata juga,” lanjut Marwan

BACA JUGA: 2012 Diprediksi Panas, Anas Minta Rukun

Mestinya, kata dia, tidak boleh ada pertentangan antara kapolri dan wakapolri
Wakapolri adalah bawahan Kapolri yang harus tunduk pada atasannya.

Terkait isu adanya ketidakpuasan Nanan karena bukan dirinya yang dijadikan Kapolri oleh presiden, Marwan mengatakan seharusnya bekas Kapolda Sumut itu mengerti bahwa yang mengangkat kapolri itu adalah presiden.

“Jadi kalau presiden masih mau mempertahankan Timur, yah tetap dia yang jadi Kapolri

BACA JUGA: 12 Kada Dianggap Serius Urus Transmigrasi

Kecuali presiden punya kehendak lain, kita di DPR hanya bisa menyetujui," katanya.

Dia menegaskan, kalau Nanan memang masih berminat mau menjadi Kapolri masih ada waktu
"Saya kira, sampai Timur pensiun pada 2013 nanti,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengatakan mau pecah atau ada persaingan, asal leadership kapolri efektif, maka pecah kongsi tidak akan berdampak pada kinerja kelembagaan

BACA JUGA: Janji Terus Persoalkan Anggaran Kesehatan

Pemegang kendali Mabes Polri, kata dia, adalah Kapolri bukan Wakapolri"Penanggungjawab kinerja kelembagaan Polri ada di Kapolri," tegasnya.

Masalah individu, lanjutnya, harus bisa diselesaikan oleh Kapolri"Dia harus tegasJangan anak buah polah, kapolri kepradah," katanya

Eva justru memersoalkan Presiden SBY karena tidak menjalankan kontrol atas kinerja kepemimpinan Kapolri"Kapolri pilihan subyektif presiden, apa dasarnya dulu dalam menunjuk Kapolri? Bagaimana mengontrolnya?” kata Eva(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasil Penelitian KY: Sistem Pengawasan Hakim Lemah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler