Hakordia 2023, Mentan Amran Minta Jajaran Kementan Perangi Korupsi Sampai ke Akar-akarnya

Kamis, 14 Desember 2023 – 13:35 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 sekaligus Pembinaan Mental bertema 'Sinergi Berantas Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan' yang digelar di Auditorium Utama Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (14/12). Foto: Dokumentasi Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta jajaran kerjanya di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.

Dia menegaskan memerangi korupsi dinilai penting karena saat ini Kementan tengah fokus pada capaian swasembada.

BACA JUGA: Didampingi Mentan Amran, Jokowi Sapa Puluhan Ribu Petani, Penyuluh, & Babinsa se-Jateng

Penegasan itu disampaikan Mentan Amran saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 sekaligus Pembinaan Mental bertema 'Sinergi Berantas Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan' yang digelar di Auditorium Utama Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (14/12).

"Saya minta tolong jangan ada yang main-main karena saat ini masyarakat umum bisa melaporkan, baik melalui aplikasi maupun tatap muka dengan saya. Bagi yang melapor nanti akan dapat hadiah, berupa bibit sampai traktor," tegas Mentan Amran.

BACA JUGA: Kunjungi Food Estate di Gunung Mas, Mentan Amran: Ini untuk Masa Depan

Untuk diketahui, Kementan baru saja meluncurkan aplikasi sarana pengaduan masyarakat Whistleblowing System (WBS) bernama Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat atau yang disingkat KALDU EMAS.

Kemudian ada juga aplikasi Saluran Informasi Internal Kementan atau Si INTAN dan Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian atau SIGAP-UPG) versi 2.0.

BACA JUGA: Amankan Pangan, Mentan Amran Ajak Petani di Kabupaten Bandung Percepat Waktu Tanam

"Dengan aplikasi tersebut, saya minta tolong jangan melakukan yang aneh-aneh karena kita harus menjaga nama baik kita dan nama baik anak cucu kita agar tidak terkena sanksi sosial," kata Amran mengingatkan.

Secara khusus, Mentan Amran meminta para pejabat eselon I untuk menjadi role model dalam sikap antikorupsi di lingkup kementan.

Mengenai hal ini, dia mendorong Inspektorat Jenderal mengoptimalkan peran konsultansi (advisory) dan penjamin kualitas (quality assurance) terhadap kinerja sekretaris jenderal atau direktur jenderal dan kepala badan.

"Saya minta para pejabat eselon I untuk menjadi teladan dalam sikap antikorupsi. Kenapa? Karena target swasembada kita sudah on the track. Kebutuhan pupuk nanti kita hitung, tetapi Alhamdulillah pak presiden sudah setuju. Pak Jokowi memenuhi permintaan petani Indonesia," kata Mentan Amran.

Tindak Korupsi Kecil Sampai Besar

Sementara itu, Mentan Amran mengajak para pegawai di lingkup Kementan untuk menghindari korupsi kecil, seperti datang terlambat saat menghadiri rapat, pulang di awal saat waktu kerja belum selesai hingga menerima sogokan atau gratifikasi sebagai korupsi besar.

Semangat antikorupsi harus terus berkobar dalam setiap benak pegawai Kementan sehingga betul-betul memberi pelayanan terbaik agar tidak menjadi bagian orang yang korupsi.

"Kepada seluruh ASN Kementan agar menjaga integritasnya. Hindari korupsi mulai dari korupsi kecil sampai korupsi besar. Korupsi kecil contohnya terlambat datang ke kantor, kemudian cepat pulang, lalu tiba di kantor tidak kerja dengan baik," ungkapnya.

Mentan Amran pun bercerita bahwa dalam pengalaman hidupnya sewaktu bekerja di BUMN pernah menolak sogokan gratifikasi sebesar Rp 200 juta, padahal waktu itu gaji bulanannya hanya Rp 250 ribu.

Namun sogokan terebut ditolak, karena hatinya tidak ingin kotor dengan merugikan banyak orang.

"Saya juga waktu di BUMN selama 15 tahun bekerja hanya satu kali terlambat lima menit. Kenapa? Karena saya ingin menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat," terangnya.

Untuk diketahui, Mentan Amran merupakan pejabat negara yang paling rutin melaporkan harta kekayaan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, harta kekayaan Mentan Amran hanya sebesar Rp 50 miliar.

"Saya tidak akan main-main apabila ada pejabat di Kementan melakukan tindak pidana korupsi. Saya langsung copot karena itu menghianati bangsa dan negara," tegasnya kembali.

Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan pencegahan korupsi harus dilakukan secara masal dengan cara membangun ekosistem anti korupsi di Kementerian Pertanian.

Hal ini penting agar Kementan ke depannya mampu mewujudkan swasembada pangan.

"Saya berharap mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri untuk memperkuat ekosistem anti korupsi di kementan sehingga swasembada pangan ada di tangan kita," ucap Dedi. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler