jpnn.com - JAKARTA - Dalam rangka memberikan perhatian lebih terhadap isu kemiskinan pada perempuan, Perempuan Bangsa menggelar Halaqah Nyai Nusantara.
Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Masrifa mengatakan, kemiskinan sangat erat hubungannya dengan perempuan. Kemiskinan, kata dia, bisa memicu masalah sosial lainnya yang berawal dari ketidakmampuan untuk mengecap pendidikan.
BACA JUGA: PDIP Sudah Sebut Nama Pasangan, Golkar Masih Survei
"Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut," kata Siti melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (21/12).
Siti berpendapat kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita. Akibatnya banyak anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.
BACA JUGA: Anies: Smart City Itu Kota yang Mencerdaskan, Bukan Soal Aplikasi
"Ini berdampak pada angka perdagangan orang, TKI, pernikahan dini dan kekerasan seksual ," ujar dia.
Menurutnya, persoalan kemiskinan ini pula yang dapat menjebak kaum perempuan ke dunia prostitusi. Disamping itu, pernikahan dini dan kekerasan pada perempuan juga menjadi isu yang diangkat pada halaqah kali ini.
BACA JUGA: Dana Perang Hampir Kering, Anies Tak Pusing
"Budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial," terang Siti
Untuk diketahui 46,5% anak perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun sudah melaksanakan pernikahan dini. Kemudian sebanyak 21,5% anak perempuan yang usianya mencapaib26 tahun juga sudah melangsungkan pernikahan.
"Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan," terang Siti Masrifah.
Karena alasan itu pula DPP Perempuan Bangsa bermaksud menyelenggarakan Halaqah Nyai Nusantara. Siti mengatakan acara ini dilaksanakan untuk membahas secara fiqhiyyah problematika untuk mendapatkan solusi permasalahan tersebut.
"Pemecahan solutif dan strategis dilakukan melalui advokasi regulatif yakni Pembentukan UU, Peraturan Daerah maupun aksi program sosialisasi yang diharapkan berdampak pada perubahan pemikiran dan perilaku masyarakat," tandas dia.
Untuk diketahui, Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan menggelar Halaqah Nyai Nusantara sekaligus Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 hingga 23 Desember 2016.
Beberapa tokoh akan mengisi rangkaian kegiatan Mukernas tersebut antara lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek RI, Menteri Tenaga Kerja RI, Menteri Pemuda dan Olah Raga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seperti Sopir Bus Telolet, Anies Juga Ingin Bawa Kebahagiaan untuk Warga
Redaktur : Tim Redaksi