jpnn.com, JAKARTA - Sederet kasus HAM yang belum tuntas dinilai menjadi sebuah PR bersama.
Hal ini karena penegakan HAM adalah hal terpenting.
BACA JUGA: Lihat Nih Temuan Komnas HAM, Betapa Memalukannya Perbuatan Oknum Pegawai KPI
"Banyak sederet kasus HAM yang terjadi di indonesia yang belum terselesaikan menjadi PR bersama untuk menuntaskannya," kata Putri Khairunnisa, Ketua Bidang Pemberdayaan pemuda dan Milenial DPP KNPI saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Kamis (9/12).
Sebagaimana diketahui, lanjut dia, UUD 1945 pasal 28 jelas mengatur tentang HAM.
BACA JUGA: Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat Paniai, Jaksa Agung Bentuk Tim PenyidikÂ
"HAM sudah jelas tertuang di dalam pasal 18 UUD 1945, tetapi yang menjadi kendala adalah proses implementasinya," ungkapnya.
Banyak kasus yang ditangani Komnas HAM belum mampu terselesaikan secara maksimal.
BACA JUGA: Komnas HAM Siap Tampung Informasi Tentang Kasus Meninggalnya Novia Widyasari
"Melihat kondisi Komnas HAM yang belum mampu menyelesaikan persoalan secara maksimal, maka perlunya keterlibatan dan peran aktif semua elemen bangsa baik mahasiswa, pemuda dan lainnya," imbuhnya.
PR bersama selanjutnya ialah korupsi yang mengakar di Indonesia.
Persoalan ini dianggap serius dan memakan waktu yang cukup lama untuk menuntaskan.
"Persoalan korupsi yang mengakar dan berkelanjutan menjadi persoalan yang harus dituntaskan dan memakan waktu yang cukup lama, serta perlunya sebuah pendidikan politik agar mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terjadi tindak pidana korupsi," tuturnya.
Dalam menyikapi persoalan HAM dan korupsi yang mengakar di Indonesia, Putri mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama mengawal persoalan tersebut.
"Dan juga kita harus meningkatkan pendidikan baik pendidikan formal dan juga pendidikan politik. Karena pendidikan tersebut merupakan hal terpenting dalam proses demokrasi serta menjadikan masyarakat Indonesia lebih cerdas," pungkas Putri. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil