jpnn.com, MEMPAWAH - Pemerintah terus memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) non-tunai. Warga di kawasan perbatasan dengan negara lain pun masuk dalam cakupan PKH.
Di Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, terdapat 16.957 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Total bantuan sosial untuk penerima PKH non-tunai di provinsi yang beribu kota di Pontianak itu mencapai Rp 32 miliar.
BACA JUGA: Menko PMK Kucurkan Bantuan Pemerintah di Mempawah
Presiden Joko Widodo menyerahkan PKH non-tunai untuk 16.957 KPM di Kalbar secara simbolis di Kabupaten Mempawah, Sabtu (18/3). Penyerahan PKH di Kalbar dibarengi dengan pemberian paket bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).
"Hati-hati, uang ini bukan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti dicabut," ujar presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.
BACA JUGA: Jokowi: Awas Kalau Tidak Dilayani!
Sedangkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ikut mendampingi Presiden Jokowi menjelaskan, ada delapan kecamatan di wilayah perbatasan RI- Malaysia di Kalbar yang menjadi sasaran pencairan PKH. Yakni tiga kecamatan di Kapuas Hulu, dua kecamatan di Sambas dan tiga kecamatan di Mempawah
"Ini bagian dari upaya pemerataan jangkauan bansos non tunai sesuai strategi nasional keuangan inklusif. Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan saja namun hingga wilayah perbatasan," ungkap Khofifah sebagaimana siaran pers Kemensos.
BACA JUGA: Pak Jokowi Memang Luar Biasa
Namun, katanya, secara keseluruhan ada ada 172 kecamatan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar yang menjadi lokasi sasaran PKH. Sejauh ini sudah 24 kecamatan yang telah mengintegrasikan penyaluran bansos secara non-tunai.
Sementara secara keseluruhan nilai total bansos yang disalurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Provinsi Kalbar senilai Rp 464,9 miliar yang terdiri terdiri dari bansos PKH, beras sejahtera, bansos lanjut usia, bansos disabilitas, dan hibah dalam negeri.
Khusus untuk PKH, lanjut Khofifah, baik KPM maupun dana yang digelontorkan untuk Kalbar meningkat tajam dari tahun 2016. Dana PKH yang pada 2016 sebesar Rp 97,9 miliar untuk 46.478 KPM, maka pada 2017 ini meningkat menjadi Rp 156,6 miliar yang menjangkau lebih dari 82.897 KPM.
"Harapannya semakin luas jangkauan penerima bansos maka semakin mempercepat pula upaya penurunan kemiskinan di Indonesia," imbuhnya.
Meski demikian Khofifah juga mengingatkan pemerintah daerah lebih agresif dalam melakukan penyisiran warga yang dianggap layak menerima bantuan sosial. "Pemerintah daerah harus memastikan setiap anak dan warga kurang mampu di wilayahnya terdata dan mendapatkan perlindungan sosial," ungkap Khofifah.
Khofifah menegaskan, setiap anak dan warga kurang mampu berhak mendapatkan perlindungan sosial berupa PKH, KIP, KIS, serta Beras Sejahtera (Rastra). Dia mencontohkan, KIS diberikan kepada keluarga kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan.
Sedangkan Rastra bertujuan memenuhi kebutuhan dasar pangan. Adapun PKH diberikan kepada warga kurang mampu dengan basis keluarga, sementara KIP diperuntukkan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang berusia 6-21 tahun atau usia sekolah.
Karena itu, lanjut Khofifah, diperlukan respons cepat pemerintah daerah manakala terdapat warga yang berada di bawah garis kemiskinan namun justru tak terjangkau bantuan sosial dari pemerintah.
Sedangkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, infrastruktur di wilayah perbatasan memang masih sangat terbatas. Namun, katanya, hal itu bukan berarti membuat Kemensos tak berupaya merealisasikan penyaluran bantuan secara non-tunai.
Harry menjelaskan, pihaknya telah menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara). Antara lain dengan BRI yang punya jaringan di seluruh wilayah di Indonesia.
Apalagi bank BUMN itu memiliki layanan bernama Teras Keliling BRI. “Layanan mobile ini sangat memudahkan KPM selain keberadaan ATM di wilayah perkotaan dan fasilitas umum," tuturnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbak Puan Serahkan PKH, PMT, KIP dan KIS di Sambas
Redaktur : Tim Redaksi