jpnn.com, SUBANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah. Terutama saat negara menghadapi pandemi covid-19.
Dia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Presiden meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.
"Hampir setiap hari saya ditelepon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, dimana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal, apakah betul menterinya bekerja dengan baik," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY tersebut.
Ini disampaikannya saat bersama Menteri Sosial, Juliari P Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11).
BACA JUGA: Mendes: Desa adalah Indonesia
Dua menteri itu ingin memastikan warga terdampak ekonomi akibat covid-19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.
Terkait BLT Dana Desa, Gus Menteri mengungkapkan, beberapa desa di Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi bisa menyalurkan BLT.
BACA JUGA: Mendes: Saya Tidak Pernah Mengiyakan Ada Desa Siluman
Meski demikian, lanjutnya, kekurangan anggaran tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.
"Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak tercover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
Di samping itu, Gus Menteri juga mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial. Sebab menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.
"Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tegasnya. (adv/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia