jpnn.com, MALANG - PDIP dan PKB mendominasi perolehan suara Pemilu 2019 di Kota Malang, Jatim. Dari hasil rekapitulasi tingkat kota di Hotel Harris, Kota Malang, Sabtu (4/5), PDIP meraih 12 kursi di DPRD. Perolehan itu meningkat satu kursi dibanding Pileg 2014 lalu yang hanya menguasai 11 kursi.
Demikian juga PKB bertambah satu kursi. Pada Pileg 2014, partai yang pernah dikomandoi Moch. Anton (mantan wali Kota Malang) itu meraih 6 kursi, sedangkan pada Pileg 2019 menduduki 7 kursi.
BACA JUGA: Lima Cacat Situng KPU Menurut Fadli Zon
Sementara Partai Hanura dan PPP yang pada Pemilu 2014 masing-masing memiliki tiga kursi DPRD Kota Malang, tahun ini keduanya tidak mendapat satu pun kursi.
Dari 45 caleg yang bakal menduduki kursi DPRD Kota Malang periode 2019–2024, mayoritas berwajah baru. Sebab, hanya sepuluh caleg petahana yang terpilih lagi. Di antaranya, Luluk Zuhriyah dari PDIP, Nawang Nugraning Widhi dari Demokrat, Arif Budiarso dari Golkar, Abdurochman dari PKB, dan Lookh Makhfud asal PAN.
BACA JUGA: Jelang Ramadan, Eggi Sudjana Cs Deklarasikan Gerakan Menolak Hasil Pemilu
BACA JUGA: Asman Abnur Diisukan jadi MenPAN-RB, Honorer K2: Oh No, Jangan Sampai deh
Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu DPC PPP Kota Malang Eko Novidianto mengakui bahwa hilangnya figur sentral menjadi salah satu penyebab partainya tak mendapatkan kursi. Jadi, hal ini bakal menjadi catatan penting dalam menyongsong Pileg 2024.
BACA JUGA: Pesan Menhan Ryamizard Saat Sosialisasi Bela Negara di CFD Bundaran HI
”Faktor figur sentral menentukan. Ini kan nggak ada. Tapi, hasil ini akan kami jadikan motivasi pada Pemilu 2024,” kata politikus PPP ini di sela-sela menghadiri kegiatan KPU di Hotel Harris.
Seperti diketahui, PPP mempunyai kader yang sudah populer. Yakni, Heri Pudji Utami, ketua Fraksi Gabungan PPP-Nasdem yang juga istri mantan wali Kota Malang Peni Suparto. Pada 2018 lalu, Heri Pudji bersama puluhan anggota DPRD Kota Malang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap.
Masing-masing dari mereka disangka telah menerima uang Rp 12,5 juta - Rp 15 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Uang itu diberikan untuk memuluskan pembahasan APBD-P 2015.
BACA JUGA: Ulama Jakbar Pendukung Jokowi - Prabowo Bersatu
Selain Heri Pudji, Ya’qud Ananda Gudban (ketua DPC Partai Hanura saat itu) juga terjerat kasus yang sama. Sedangkan dari unsur eksekutif, KPK menahan Moch. Anton (mantan wali kota), Cipto Wiyono (mantan sekkota), dan Jarot Edy Sulistyono (mantan kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan pengawasan bangunan) Kota Malang.
Selain figur sentral, Eko Novidianto menilai faktor finansial juga menjadi salah satu pemicu kegagalan tersebut. Sebab, cost politik di Indonesia relatif tinggi. ”Finansialnya juga nggak ada,” imbuhnya. (im/c2/dan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Persoalkan Molornya Penghitungan Suara di Kecamatan
Redaktur & Reporter : Soetomo