jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji mendesak Pemprov segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Pemutihan Tunggakan Penghuni Rusunawa.
Menurut Ongen, penghuni hunian vertikal itu sudah menderita, sehingga sepatutnya diberikan kepastian soal penghapusan Pergub Pemutihan.
BACA JUGA: Anies Diminta Awasi Ketat Pengadaan Alkes di Dinkes
"Jangan hanya janji di media. Tapi tak direalisasikan. Ini biar sesuai slogan 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya'. Jangan sampai sengsara warganya,” kata Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/9).
Ongen menjelaskan, berdasarkan data yang dhimpun dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, tercatat ada ada 24 rusun dengan total 16.575 unit yang mengalami keterlambatan pembayaran retribusi sewa dalam dua bulan terakhir.
BACA JUGA: Taufik Bisa Rusak Citra Bersih Anies
Di antaranya Rusun Pondok Bambu, Rusun Pinus Elok, Rusun Pulogebang, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara dan Rusun Cakung Barat.
Tunggakan mencapai retribusi sewa sebesar Rp27,84 miliar. Saya rasa ini bisa diselesaikan. Apalagi, sudah disepakati di Banggar. Sekarang hanya tunggu Pergub Anies saja. Makanya, Fraksi Hanura DPRD DKI mendorong segera keluarkan pergub,” tegasnya.
BACA JUGA: Bela Anak Buah Anies, Fraksi PDIP Walkout dari Rapat Banggar
Selanjutnya, kata Ketua DPD Partai Hanura DKI ini, selain tunggakan retribusi penghuni juga menunggak tagihan listrik sebesar Rp1,31 miliar dan tunggakan air Rp6,53 miliar.
Bisa ini diselesaikan. APBD DKI kan besar. Saya akan minta ditanggung APBD. Banggar sudah setuju,” ucapnya.
Bahkan, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu menyayangkan, sikap Pemprov DKI melakukan penyegelan rusun yang ditempati warga. Padahal, mereka merupakan korban gusuran yang memiliki hak mendapatkan tempat tinggal.
Pemprov juga salah. Kenapa tak diberikan pelatihan agar penghuni bisa kerja dan usaha. Jadi, mereka ada pemasukan. Ini kan tidak, dibiarkan begitu saja. Pokoknya, saya minta segel dicopot. Jika, tidak kami hanura akan bongkar,” tegas Ongen.
Dia menambahkan, Pemprov DKI harus memberikan pelatihan untuk membantu meningkatkan penghasilan mereka, sehingga mampu membayar uang sewa dan melunasi tunggakan sewa rusun.
"Kan banyak cara. Ada pelatihan tata boga, tata busana, supaya ada daya belinya mereka untuk bisa bayar sewa,” ujar dia.
Selain itu, ada pula pelatihan membatik, menjahit, dan lainnya. Kalau pemprov niat pasti bisa. Ini soal niat baik saja,” pungkas Ongen. (dod)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Jokowi Pastikan Tidak Akan Dekati Anies Baswedan
Redaktur & Reporter : Adil