jpnn.com - JAKARTA - Jumlah fraksi yang menolak dana aspirasi anggota DPR sebesar Rp 20 miliar bertambah. Setelah Nasdem, kini giliran fraksi Hanura yang menyatakan penolakan terhadap Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) itu.
Ketua Fraksi Hanura yang baru, Nurdin Tampubolon menegaskan fraksinya tetap menolak kalaupun nantinya pemerintah menyetujui usulan dana aspirasi masuk RAPBN 2016.
BACA JUGA: Daerah Ogah Verval Honorer K2
"Kami tetap akan menolak dana aspirasi, ini sikap kami. Kami bisa walkout kalau di paripurna ada voting. Ini mewakili suara rakyat. Hanura secara resmi melihat ini kurang pas," kata Nurdin saat konferensi pers di gedung DPR Jakarta, Kamis (18/6).
Karena itu, fraksi partai pimpinan Wiranto ini tidak mau berdebat lagi soal penting atau tidaknya dana aspirasi karena memang tidak ada urgensinya. Selai itu, Hanura sudah mulai pembangunan daerah melalui program reses yang dibiai fraksi dan bersumber sumbangan anggota.
BACA JUGA: ICW: Lebih Baik Ruki Mundur dari KPK
Dia memastikan fraksi Hanura tidak ingin mengambil tugas-tugas yang bukan jadi fungsi DPR karena hanya akan menimbulkan masalah baru dan tumpang tindih dengan pemerintah. Selain itu, dana aspirasi menurutnya belum jadi prioritas mengingat sudah ada dana reses.
"Dengan itu kami fraksi Hanura menyatakan dengan tegas menolak hadirnya dana aspirasi sebesar 20 miliar," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Tunggu Payung Hukum Pengangkatan Honorer K2 tanpa Tes
BACA ARTIKEL LAINNYA... Petahana Mundur, Kerabat tak Bisa Langsung Nyalon
Redaktur : Tim Redaksi