JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah merampungkan kajiannya terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR yang sempat menimbulkan polemikHasilnya, gedung baru DPR hanya memerlukan 26 lantai dari rencana pembangunan semula 36 lantai.
"Gedung baru memang tidak diperlukan seperti yang saat ini ada di desain
BACA JUGA: Bendum Demokrat Yakin Bakal Tak Terjerat
Sudah kita hitung (gedung baru) cukup 26 lantai," kata Menteri PU Djoko Kirmanto saat mengikuti kunjungan kenegaraan PM Laos Thongsing Thammavong di Istana Merdeka, Senin (9/5)Djoko mengakui, gedung yang ada saat ini tidak mencukupi dengan perhitungan satu orang anggota DPR memiliki satu sekretaris dan lima staf ahli
BACA JUGA: Gerah Dikait-kaitkan, Demokrat Minta KPK Cekatan
"Nah, sekarang gedung lama untuk apa" Gedung lama tetap kita pakai, jadi semua Nusantara I dipakai, baru kurangnya dibangun gedung baru," terangnya.Sesuai peraturan, luas ruangan setiap anggota DPR adalah 16 meter persegi
BACA JUGA: Digoyang Suap, MK Minta Ketua KPU Riau Bersaksi
Artinya, yang dulu lebar, kita kurangi," katanya.Evaluasi seperti itu dilakukan kementerian PU bersama dengan Setjen DPRMenurut Djoko, seluruh angota DPR beserta perangkat pendukungnya akan berada di gedung baruSementara Setjen dan alat kelengkapan DPR tetap di gedung Nusantara I.
Pengurangan jumlah lantai tersebut otomatis berpengaruh pada anggaran yang dibutuhkanJika sebelumnya diperlukan Rp 1,13 triliun, dengan desain yang lebih pendek, gedung baru akan memakan biaya Rp 777 miliar"Kalau total itu Rp 800 miliar sekian untuk gedung baru plus perbaikan gedung lama," beber Djoko.
Angka Rp 800 miliar itu sesuai dengan perhitungan kementerian PU"Itu nanti kan ditenderKalau ada yang nawar Rp 600 miliar, ya silakan," tuturnya lantas tersenyumBagaimana dengan desainnya" Djoko memberikan alternatif kepada DPRYakni akan membuat desain baru atau desain lama yang diperbaiki"Fasilitas yang ada itu misalnya kantin, perpustakaanItu harus ada," kata Djoko soal fasilitas kolam renang di gedung baru DPR.
Menteri kelahiran Pengging, Jateng itu, mengaku sudah memberi tahu ke pimpinan DPR meskipun baru secara lisanResponnya menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian PUMenurut Djoko, peraturan menteri PU itu memang bersifat mengikat"Mengikat dan aturan itu akan dijadikan Perpres," tegasnya.
Saat ini, lanjut dia, peraturan menteri PU tersebut sedang dalam proses di Seskab untuk diperiksa secara legalnya, sebelum ditandatangani presidenSemua bangunan negara, nantinya harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan itu.
Perubahan anggaran gedung baru DPR itu mendapat respon beragam dari anggota dewanKetua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menyatakan, hasil audit yang disampaikan Kementrian PU bisa menjadi bahan pertimbangan"Sepanjang evaluasi dilakukan sesuai kebutuhan (DPR), tentu bisa dilaksanakan," kata Novanto.
Menurut dia, dengan audit ini, DPR telah menjalankan amanat untuk melakukan evaluasi pembangunan gedungDia berharap, tidak ada lagi suara minor terkait pembangunan gedung baru"Apalagi anggota dewan memang membutuhkan gedung itu, kita harapkan masyarakat bisa memahami," tandasnya.
Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno menyebut hasil audit Kementerian PU itu membuktikan kalau berbagai suara kritis terhadap pembangunan gedung baru selama ini benar"Anggaran di atas Rp 1 triliun itu memang terlalu besarBangunannya sendiri terlalu mewah," katanyaDalam rapat konsultasi pimpinan dewan terakhir, PAN termasuk Gerindra bersikap menolak.
Teguh optimistis harga pembangunan gedung baru bisa lebih ditekan kalau rencana desainnya ikut diperbaharui"Kami sadar butuh tambahan ruanganTapi, tidak ujuk - ujuk dalam bentuk pembangunan gedung yang dipaksakan," sindirnyaDia berharap segera ada ada pembicaraan kembali di internal DPR untuk menyikapi perkembangan ini"Mudah -mudahan bisa menjadi solusi jalan tengah," kata Teguh.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan mengecek kembali hasil audit Kementerian PU"Akan kami kaji, karena ini bukan cuma masalah jumlah," katanyaDia menegaskan fraksinya telah meminta penundaanSelanjutnya dilakukan perencanaan ulang agar gedung baru itu lebih sederhana dan serbaguna."Kami tahu ada keinginan membangun gedung yang monumental, tapi kan tidak harus mewah," kata Tjahjo.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopha berpendapat hasil audit yang disampaikan Kementrian PU itu masih bisa dilakukan penghematanCaranya, DPR cukup kembali membangun gedung yang desainnya sama dengan Nusantara I"Kita buat twin tower, itu lebih hemat," katanya.
Dia menjelaskan, jika dibuat twin tower distribusi ruang bagi anggota dewan bisa dibagi rataSebanyak 50 persen anggota dewan menempati gedung lama, sementara yang lain menempati gedung baruKebutuhan ruang bisa diperluas, yakni dua ruang anggota DPR saat ini dijadikan satu"Itu bisa menghemat lebih dari 50 persen," tandasnya(fal/bay/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Optimis RUUK Kelar Oktober 2011
Redaktur : Tim Redaksi