JAKARTA – Partai Golkar hampir menutup kemungkinan kompromi terkait besaran angka parliamentary threshold (PT) yang mereka ajukan sebesar 5 persenSekretaris Tim Bidang Politik DPP Partai Golkar Agun Gunandjar menegaskan, angka tersebut sudah harga mati
BACA JUGA: Hanya Ical yang Bisa Revisi Sikap Golkar soal PT 3 Persen
Tim yang langsung diketuai Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham itu telah menjadikan besaran angka PT tersebut sebagai salah satu poin keputusan
BACA JUGA: Walikota Dituding Tebar Ancaman
”Kami tak akan mundur meski didesak partai-partai menengah yang tergabung dalam sekretariat gabungan, bahkan Demokrat sekalipun,” tegas Agun Gunandjar, disela acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6)
Anggota Komisi II itu menyatakan, perubahan sikap Golkar terkait angka PT hanya bisa terjadi jika Ketua Umumnya Aburizal Bakrie tiba-tiba memiliki pertimbangan lain
BACA JUGA: PPP Sultra, SDA Harga Mati
Meski, menurut dia, hal itu sangat kecil kemungkinannya”Kebiasaan elite politik kan kalau belum diujung, tidak akan turun tangan,” imbuh Agun.Sikap Golkar yang kukuh mempertahankan angka 5 persen tercermin pula dari pernyataan Ketua DPP Golkar Priyo Budi SantosoWakil ketua DPR itu juga menyarankan, agar tidak perlu ada upaya untuk memaksakan suara partai-partai di koalisi nantinya jadi satu sikap”Saya sendiri sih menyarankan tidak perlu dibicarakan di setgab, karena paling ujung-ujungnya nanti memaklumi posisi sikap masing-masing partai,” kata Priyo, di Gedung DPR, Senayan, kemarin.
Hingga saat ini, pembahasan draf revisi RUU Pemilu masih terkatung-katung di Badan LegislasiPoin yang menghambat adalah belum satu suaranya fraksi-fraksi menyangkut angka PT tersebutMasih ada tarik-menarik agar draf dari DPR yang nantinya akan dibahas bersama pemerintah itu, tetap memuat besaran angka PT sebesar 3 persen seperti yang pernah disepakati, meski tetap memasukkan sejumlah catatan terkait perbedaan yang ada
Namun, beberapa fraksi lain (Golkar, Demokrat, PDIP) meminta agar draf nantinya langsung memuat seluruh ajuan fraksi-fraksi. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Cetro Hadar NGumay menyatakan tak heran dengan kondisi tersebutPembahasan revisi RUU Pemilu, sejak awal, memang sarat dengan hitungan politik jangka pendek dari partai-partai politik
Menurut dia, karena hitungan jangka pendek tersebut, para pembuat UU tidak lagi berpikir bagaimana memberikan kemudahan bagi para pemilih, peserta, maupun penyelenggara dalam pemilu”Akibatnya, jangan heran kalau kita nanti keluar dengan hasil yang tidak bisa langgeng,” kata Hadar(dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Sultra Prihatin Wa Ode Disebut Terima Uang
Redaktur : Tim Redaksi