Hanya Jokowi yang Bisa Menuntaskan Masalah Honorer, Tanda Mata Sebelum Ganti Presiden 

Selasa, 29 November 2022 – 20:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengungkapkan bahwa hanya Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang bisa menuntaskan masalah honorer

Presiden Jokowi diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024 nanti.

BACA JUGA: P1 Tidak Wajib Mengisi Deklarasi Sehat di SSCASN? Jawaban BKN Perlu Diketahui Guru Honorer 

"Pemerintah tidak maksimal memperjuangkan nasib honorer.  Guru honorer masih tetap digaji murah dan dikungkung dengan seleksi PPPK yang hanya jadi program PHP (pemberi harapan palsu) pemerinah," kata Satriwan, Selasa (29/11).

Dia mencontohkan seleksi PPPK 2021 yang kacau balau.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Menuntaskan Persoalan Seleksi Guru PPPK

Semestinya, kata dia, tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021.

Faktanya, sampai November 2022, pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga.

BACA JUGA: HNW Meminta Pengangkatan Honorer Guru Agama Menjadi PPPK Diperbanyak

"Jadi, pelaksanaannya molor 1 tahun," tegasnya.

Belum lagi, ujarnya, nasib 193.954 guru lulus PG atau passing grade hasil seleksi tahun lalu yang tidak mendapatkan formasi.

Mereka digiring dalam seleksi PPPK 2022, itu pun masih menyisakan 55 ribu yang tidak mendapatkan formasi.

Ironinya, kata dia, sebagian dari mereka (guru swasta), bahkan sudah tak lagi mengajar karena telah dipecat yayasan. 

Bagi P2G, skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi PPPK 2022, justru menimbulkan masalah baru.

Sebanyak 193 ribu guru yang masuk kategori prioritas satu (P1) anehnya banyak yang turun level ke P2, P3, dan P4.

“Mestinya 193 ribu guru itu dahulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan pemda," ucapnya. 

Dia mengatakan Presiden Jokowi harus turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di tanah air.

Termasuk menuntaskan persoalan seleksi PPPK guru dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang. 

Satriwan menyatakan Jokowi harus turun langsung membereskan persoalan guru karena pernah punya legasi baik di masa lalu.

Jokowi tercatat dalam sejarah guru, yakni memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat gubernur DKI Jakarta. 

"Tolong, Pak Jokowi, berikan kenangan terindah bagi honorer sebelum ganti presiden," pungkas Satriwan Salim.  (esy/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler