Hapus Pilkada Cukup Lewat Revisi UU

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa partainya juga menghendaki penghapusan pilkadaBedanya, Golkar tidak menghendaki seluruh pilkada dihapus, tetapi hanya terbatas, yaitu di tingkat pemilihan bupati/walikota saja atau gubernur saja.

Dikatakan Priyo, perlu disepakati dulu, apakah otonomi daerah itu (akan) ditekankan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota

BACA JUGA: Gerindra Setuju Pilkada Dihapus

Kalau otonomi ditekankan di level provinsi, maka menurutnya pilkada langsung untuk memilih bupati/walikota tidak diperlukanDengan kata lain, pilkada langsung cukup untuk memilih gubernur saja, sedang bupati/walikota dipilih DPRD dengan persetujuan presiden.

Sebaliknya, katanya pula, kalau konsep otonomi ditekankan di tingkat kabupaten/kota, maka pilkada langsung untuk memilih gubernur tidak diperlukan

BACA JUGA: Golkar Siapkan Strategi Pilpres Putaran II

Sementara, soal Golkar mengusulkan penghapusan pilkada, dikatakannya terutama lantaran sikap kepala daerah (yang) sering tidak sejalan dengan gubernur dan presiden, karena mereka berasal dari beragam partai.

"Komando di jalur pemerintahan menjadi tidak efektif," kata Priyo, saat menjadi salah seorang pembicara diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Berbeda dengan Gerindra yang berkeinginan menghapus pilkada dengan berupaya kembali ke UUD 1945 yang asli, Golkar menghendakinya cukup dengan merevisi Undang-Undang (UU) No32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

BACA JUGA: Ketua KPU Jayapura Dilaporkan Anggotanya ke KPU

"Kegundahan kita terhadap pilkada, (juga karena) ongkos finansial dan ongkos sosialnya cukup mahalTapi (menghapusnya) tidak dengan mengubah UUD, melainkan cukup dengan mengubah Undang-Undang," ujarnya.

Dengan peta wacana seperti itu, bisa diperkirakan siapapun Presiden RI periode 2009-2014, peluang penghapusan pilkada cukup besarBila yang menang adalah pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, ide Golkar yang disampaikan Priyo itu pasti terakomodasi di pemerintahan.

Begitupun bila yang menang Megawati-Prabowo, karena seperti dikatakan Ketua Umum Gerindra Suhardi, keinginan kembali ke UUD 1945 sudah masuk di manifesto politik partai berlambang kepala garuda ituSedangkan sikap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah cukup jelas, di mana pada berbagai kesempatan Mendagri Mardiyanto terus menggulirkan wacana penghapusan pilkada(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Boediono Mau Ikuti Jejak Kalla