jpnn.com - KENAIKAN harga BBM bersubsidi ini ternyata tidak masuk dalam list yang disusun oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD), dalam menentukan standar kehidupan layak (KHL) buruh untuk tahun depan.
DPD hanya memasukkan kemungkinan inflasi yang dihitung dari prediksi kenaikan inflasi.
Karenanya, buruh meminta agar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan direvisi kembali.
BACA JUGA: Rapat Haji Batal, Sewa Pemondokan Tertunda
"Pemerintah harus berani mengubah, lakukan survey ulang," ujar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar kemarin.
Jika tidak, lanjut dia, maka efeknya akan semakin buruk pada kesejahteraan buruh. Sebab, daya beli buruh akan menurun tajam akibat kenaiakan harga BBM bersubsidi yang mulai diterapkan hari ini. "Kenaikan (upah) memang terjadi. Tapi ini hanya secara nominal saja. secara real tidak," tegasnya.
Timboel mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah dialog untuk meminta revisi ulang tersebut dilakukan. Namun, jika tidak berhasil pihak buruh siap turun kembali ke jalan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka.
"Para buruh akan turun kembali untuk meminta UMP dikaji ulang," tandasnya.
Tak hanya itu, buruh juga akan meminta ketentuan penetapan UMP per 1 November untuk dikaji ulang. Ia menilai, penetapan tersebut akan sangat beresiko.
BACA JUGA: Respon Ancaman Apindo, Menaker Kirim Tim Mediasi
Karena tidak dapat mengakomodir adanya keadaan tak terduga yang terjadi pada pertengahan November atau pada bulan Desember. (mia)
BACA JUGA: Menpan Yuddy Tolak Keras Ide Ridwan Kamil
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Siapkan Rp 6,4 Triliun Untuk Kompensasi
Redaktur : Tim Redaksi