Harga BBM Subsidi Dibahas Saat APBN-P

JAKARTA- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan, Bambang Brodjonegoro nmengatakan pembahasan harga premium idealnya dilakukan pada pertengahan tahun ini saat dilakukan pembahasan APBN-PPembahasan itu dimaksudkan sebagai opsi untuk kebijakan subsidi BBM yang dinilai membebani alokasi anggaran pemerintah

BACA JUGA: Bangkalan-Gresik Minta Ikut Kelola West Madura

"Saat membahas APBN-P adalah waktu yang gampangSaat Juli APBN-P dibahas, nanti akan ada keputusannya

BACA JUGA: Investor Asing Jajaki Investasi Kakao

Saat itu sudah opsi mana yang diambil," kata Bambang menjawab wartawan di Jakarta, Senin (30/5).

Sementara itu, Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparaini mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbukti, bahwa BBM premium dinikmati oleh 65 persen pengguna sepeda motorMereka dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke bawah.

"Artinya kalau ada opsi kenaikan harga BBM subsidi, maka bisa dibayangkan dampaknya pada kelompok ini

BACA JUGA: Peningkatan Angkutan Peti Kemas Tidak Didukung Infrastruktur

Ada 65 persen bagian penduduk Indonesia yang terkenda dampaknya," kata Hendri.

Bicara masalah beban subsidi kata Hendri, seharusnya pemerintah bisa menekan angka kebocoran, ekspor ilegal dan lainnyaSehingga pergolakan harga minyak dan penurunan produksi, tidak banyak ikut mempengaruhi harga subsidi di tengah masyarakat.

"Sekarang justru pemerintah yang sering mengatakan kebocoran atau penjualan illegalInikan sudah membuktikan sebenarnya dia (BBM subsidi) ini tidak hanya dikonsumsi dalam negeri saja," kata Hendri.

Rendahnya harga subsidi ditingkat pemerintah, memang membuka peluang bagi beredarnya mafia penjualan BBM subsidi keluar negeriKarena itu sebelum kebijakan untuk BBM diambil, ada baiknya kata Hendri pemerintah melakukan langkah-langkah efesiensi yang baik.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Beras Merangkak Naik