jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menantang keberanian pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.
“Mumpung harga minyak dunia sedang rendah, kami tunggu keberanian pemerintah," kata Yusri, Senin (11/9).
BACA JUGA: Kemendagri Terus Kirim Blangko e-KTP ke Daerah
Dia menilai masalah penghapusan premium ini merupakan tantangan bagi pemerintah. "Berani atau tidak pemerintah mengambil sikap?” tegasnya.
Tim Tata Kelola Migas sebelumnya sudah merekomendasikan penghapusan premium pada akhir 2017.
BACA JUGA: KPK: Hibah Barang Rampasan sudah Sesuai Aturan Permenkeu
Selain itu, kata Yusri, hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 yang mewajibkan penerapan Euro-4.
Saat ini Indonesia masih berstandar Euro 2 yang diterapkan sejak 2005. "Tahun depan kita sudah masuk Euro-4. Padahal untuk Euro-2 saja, premium tidak memenuhi syarat," ungkap Yusri.
BACA JUGA: Jokowi: Anak Indonesia Harus Berdaya Saing di Dunia
Karena dengan berbagai kondisi itu, Yusri mendesak pemerintah bersikap tegas. Apalagi, sekarang ini Pertamina sudah memproduksi pertalite yang punya kualitas baik dan harga yang terjangkau.
Selain menjadi solusi penghapusan premium, pertalite nantinya juga bisa memperkecil varian BBM di berbagai SPBU. Sebab, selama ini pengusaha SPBU kesulitan karena harus menyediakan banyak dispenser.
Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, pernah meminta pemerintah untuk menghapus RON 88 atau premium.
Faisal beralasan premium sudah tidak ada lagi di pasar internasional. Sehingga, memaksakan mengimpor premium menjadi pemicu maraknya mafia migas berupa impor BBM.
Faisal menilai aneh, jika di pasar internasional sudah tidak ada yang memproduksi, namun ternyata masih ada impor premium oleh Indonesia. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Pertama, Jumlah Pelamar CPNS Dekati Kuota Formasi
Redaktur & Reporter : Boy