jpnn.com, JAKARTA - Petani di berbagai daerah mengeluhkan mahalnya harga pupuk non subsidi saat ini. Padahal, kebutuhan pupuk ini tak terelakkan.
Pengamat pertanian Khudori melihat mahalnya pupuk non subsidi ini masih relatif. Apalagi jika dibandingkan dengan pupuk bersubsidi.
BACA JUGA: Pupuk Kaltim Salurkan Puluhan Tabung Oksigen Medis ke RS Bhayangkara Balikpapan
"(Disebut) mahal kalau dibandingkan dengan pupuk bersubsidi. Disparitas harganya memang cukup jauh," kata pengamat pertanian, Khudori.
Meski begitu, menurutnya pemerintah bisa mendorong harga pupuk non subsidi ini lebih terjangkau. Karena harga yang terjangkau itu menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana produk bisa bersaing.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Gerak Cepat Dalam Menindaklanjuti Hasil Temuan BPK
"Sebab produksi utama pupuk domestik itu masih BUMN," sambungnya.
Di sisi lain, alokasi pupuk subsidi sejak dulu memang terbatas. Karena ini terkait dengan anggaran subsidi yang ditentukan pemerintah bersama DPR.
BACA JUGA: Politikus PKS Slamet Sebut Pupuk Bersubsidi Hanya ‘Dinikmati BUMN Pupuk
"Sejak dulu anggaran subsidi memang terbatas. Makanya (alokasi) subsidi yang diberikan juga terbatas," tutur Khudori.
Meski terbatas seperti itu, yang paling penting sebenarnya adalah penggunaan pupuk yang rasional. Karena penggunaan yang berlebihan justru berdampak buruk bagi tanah.
"Yang jadi masalah itu, menurut sejumlah riset menunjukan saat ini penggunaan pupuk oleh petani sudah tidak rasional," katanya.
"Jika kita jadikan pedoman, mestinya petani harus mulai rasional dalam memupuk," sambungnya.
Sebagaimana diketahui, pupuk memang terdiri dari dua jenis, yakni bersubsidi dab non subsidi.
Pupuk bersubsidi ditentukan alokasinya oleh pemerintah dengan harga yang cukup terjangkau. Namun jumlahnya terbatas.
Sedangkan pupuk non subsidi merupakan skema murni bisnis, dimana harga jualnya ditentukan sendiri oleh perusahaan produsennya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil