jpnn.com, SAMARINDA - Persoalan dana bantuan operasional sekolah (BOS) provinsi yang tidak lagi mengucur ke SMA/SMK/MA swasta di Provinsi Kalimantan Timur makin rumit.
Teranyar, musyawarah kerja kepala sekolah swasta (MKKSS) dari berbagai kabupaten/kota Kaltim berencana menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda dengan mengerahkan 10 ribu orang pada 16 Maret.
BACA JUGA: Dana BOS Boleh untuk Bayar Gaji Pegawai Swasta
Padahal, pada hari yang sama, ada pelaksanaan ujian tengah semester (UTS).
Keputusan itu buntut tak ada solusi yang diperoleh dari audiensi Pemprov-MKKSS yang difasilitasi Komisi IV DPRD Kaltim, di Gedung D DPRD, Selasa (14/3) siang.
BACA JUGA: Dana BOS Boleh untuk Gaji Honorer, Maksimal 15 Persen
Pertemuan berlangsung singkat, hanya 30 menit. Dari pemprov, hanya dihadiri Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim Syafrian Hasani dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Idehamsyah.
Asisten sekprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesra dan asisten sekprov Kaltim Bidang Administrasi Umum berhalangan hadir.
BACA JUGA: Sekolah Swasta Sulit Terapkan Aturan 28 Murid Sekelas
Sementara itu, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim dan kepala Badan Kepegawaian Daerah tak mengonfirmasi alasan ketidakhadiran.
“Saya tawarkan, apa tetap dilanjutkan? Yang mewakili dari pemprov menyampaikan tidak diberi kewenangan mengambil kebijakan,” ucap Zain Taufik Nurrohman, ketua Komisi IV DPRD Kaltim, membuka rapat.
“Tidak,” sahut 145 orang dari MKKSS yang hadir sambil bertepuk tangan. Sontak saja, raut kekecewaan muncul.
Sebab, dari audiensi tersebut, mereka berharap, ada solusi yang bisa diperoleh. Nyatanya, semua masih di angan.
Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) SMA/SMK/MA swasta Didik Setiawan menyatakan, dalam mempersiapkan diri menghadiri audiensi ini tidak main-main.
Dia menyampaikan, ini merupakan hajat hidup orang banyak. Tidak hanya bagi tenaga didik, juga anak didik dan tenaga kependidikan lain.
“Kami hadir di sini bukan sembarangan. Utusan dari kabupaten/kota di Kaltim, jauh-jauh datang,” ujarnya.
Ketidakhadiran petinggi pemprov, sekber sekolah swasta berkesimpulan, pemprov tak menghiraukan pihaknya yang mengadu untuk minta jalan keluar masalah.
Dengan berat hati, lanjut dia, pada 16 Maret melangsungkan aksi damai.
“Kami minta ketua DPRD Kaltim dan Komisi IV bersedia mendampingi turun,” pintanya.
Ketua MKKSS Kaltim Sabran Sudirman menegaskan, ketika petinggi pemprov tak hadir menjadi percuma audiensi dilanjutkan. Dalam kejadian ini, pemerintah memandang sekolah swasta sebelah mata. “Ini pelecehan,” tegasnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim mengatakan, sebagai mediator, kini pihaknya tak bisa melarang ataupun menyuruh MKKSS tak turun ke jalan akibat audiensi tak membuahkan solusi.
Terang dia, pemerintah jangan menganggap remeh persoalan ini.
“Kontribusinya untuk Kaltim juga besar. Mereka juga bayar pajak. Yang bersekolah adalah warga Kaltim,” terang dia.
Sebab, ini bukan hanya masalah BOS provinsi dan insentif, tapi menyangkut kemajuan pendidikan di Kaltim.
“Tanggal 16 ini tolong (pemerintah) menerima dengan baik. Minimal sekprov biar bisa memberi kepastian,” ucap mantan kepala Disdik Kaltim itu.
Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim Syafrian Hasani selepas pertemuan mengatakan, dirinya diperintahkan atasan untuk menghadiri undangan.
Menurut penuturan dirinya, undangan audiensi dari dewan baru sampai Senin (13/3) sore.
Pria berkacamata itu menjelaskan, asisten sekprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesra sedang menghadiri acara rapat koordinasi sinkronisasi kepemudaan dan keolahragaan di Paser.
Sementara itu, saat bersamaan, asisten sekprov Kaltim Bidang Administrasi Umum menghadiri rapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.
“Makanya sebelum acara mulai sudah lapor ke ketua Komisi IV. Saya hadir mewakili bapak-bapak yang diundang,” terangnya.
Mengenai aksi damai yang akan digelar MKKSS, dia tak bisa mengomentari. “Yang jelas informasi di sini, akan saya laporkan ke pimpinan,” kata dia.
Keinginan MKKSS menyampaikan unek-unek kepada gubernur tidak bisa terlaksana saat aksi hari ini.
Saat perwakilan sekolah swasta melakukan aksi damai, gubernur tengah kunjungan kerja ke Mahakam Ulu.
Kepastian itu diterima MKKSS saat menyerahkan surat permohonan audiensi ke Kegubernuran Kaltim, Selasa (14/3) sore, seusai audiensi di dewan.
“Kami dapat penjelasan begitu dari sekretaris pribadi gubernur. Tapi, sudah dikomunikasikan bahwa sekprov yang akan menerima pukul 14.00 Wita,” ucap Didik Setiawan.
Sekalipun begitu, MKKSS tetap melangsungkan aksi damai dengan titik kumpul di GOR Segiri. Upaya tidak mengendur dengan mengerahkan 10 ribu orang.
Hanya, memang, diperkirakan sekitar 70 orang yang akan diterima untuk mengikuti rapat audiensi. Mengenai rencana penundaan UTS urung terlaksana.
Setelah berembuk, telah disepakati bahwa berhubung audiensi dilakukan siang hari, maka ujian tetap terlaksana. “Anak didik tetap ujian pagi harinya,” tambahnya. (*/fch/ril/far/k8)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Menteri, Please Beri Perhatian ke Sekolah Swasta
Redaktur & Reporter : Soetomo