jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyebut karakter penegakan hukum di Indonesia yang tidak baik, membuat aksi rasisme seperti yang dilakukan Permadi Arya atau Abu Janda kepada Natalius Pigai masih terjadi.
Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia masih digunakan sebagai alat mengintimidasi dan menyasar ke kelompok yang dianggap bukan bagian dari penguasa.
BACA JUGA: 11 Jet Tempur dan Pengebom China Menari di Langit Pratas, Taiwan Siaga Penuh
"Itu saya sebutnya penegakan hukum yang diskriminatif," kata Haris dalam program Ngompol JPNN.com, Minggu (21/2).
"Jadi penegakan hukum bukan dilakukan dengan tujuan tepat, bukan karena prosedur tepat, dan tidak ada skala prioritas," beber mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.
BACA JUGA: Kapolri Jenderal Listyo Singgung Kasus Rasisme Ambroncius Nababan, Kalimatnya Tegas
Karakter penegakan hukum tersebut, lanjutnya, membuat beberapa kelompok merasa melampaui orang lain.
Terlebih lagi ketika kelompok itu merasa menjadi pembela penguasa dan memiliki banyak pengikut di media sosial.
BACA JUGA: Abu Janda dan Pigai sudah Akur, Jangan Senang Dulu, Polisi Tetap Usut Kasus Rasisme
Dari situ, ujar Haris, aksi rasisme, doxing atau menyebarkan data pribadi ke khalayak hingga korupsi menjadi subur.
"Jadi seolah bisa semena-mena dan bisa buat apa saja, akhirnya bertindak buruk ke orang lain. Salah satu bentuknya rasisme atau misalnya doxing," beber dia. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pigai Jadi Korban Rasisme, Politikus NasDem Komentari Foto Jokowi Bersama Pelaku
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan