jpnn.com, JAKARTA - Aktivis HAM Haris Azhar mengomentari tuntutan HMI Sumatera Utara yang meminta Kapolri mencopot Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak gegara tiga oknum polisi terlibat perampokan satu keluarga di Deli Serdang.
"Saya juga mau menantang HMI Sumatera Utara, kalau memang penting, jangan cuma demo. Lakukanlah tindakan-tindakan lain. Misalnya, gugat SK pengangkatannya, itu bisa juga dilakukan HMI," ujar Haris.
BACA JUGA: Irjen Teddy Minahasa Memerangi Judi, Dahlan Iskan Singgung Konsorsium 303 Surabaya
Hal itu disampaikan Haris saat diskusi HMI Jabodetabek-Banten bertajuk "Evaluasi Polri: Meneropong Fenomena Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan" di Cawang, Jakarta Timur pada Rabu (12/10).
Direktur eksekutif Lokataru itu lantas menyinggung belum adanya keseriusan Polri menangani kelompok eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terkait Konsorsium 303 atau jaringan judi online yang diduga melibatkan tiga kapolda, termasuk Sumut.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Menulis tentang Irjen Teddy Minahasa, Singgung Kelompok Ferdy Sambo
"Ketika kasus Sambo ramai, pasca-powerpoint (skema Konsorsium 303) dibuka, lah kok, lucunya di area tiga Kapolda yang disebutkan itu ditangkapi sejumlah pemain judinya?" ujar Haris.
Eks koordinator KontraS itu menduga penangkapan pelaku judi terutama di wilayah hukum tiga Kapolda yang disebut masuk jaringan Ferdy Sambo, terkesan cuma pencitraan.
BACA JUGA: Sebegini Kekayaan Irjen Nico Afinta yang Dicopot dari Kapolda Jatim
"Kesannya ada aksi 'gua enggak begitu'. Pertanyaannya, kenapa selama ini enggak ditangkapi? Kenapa enggak dari dulu? Kenapa menunggu kasus Sambo dan powerpoint-nya (beredar), baru dibuka/diungkap?," tuturnya.
Haris pun berharap Polri serius menyelidiki oknum polisi yang diduga terlibat Konsorsium 303. Sebab, hingga kini penyelidikan terhadap tiga Kapolda yang terseret masalah itu tidak pernah terdengar.
"Sejauh mana prosesnya di masing-masing Kapolda, kita juga enggak dengar. Sejauh mana dia dibongkar ke level tingginya. Saya cuma menganggap bahwa (pengusutannya) masih gimmick dan belum ada perkembangan signifikan," tutur Harisdalam diskusi itu.
Menurut Haris, para Kapolda yang disebut-sebut dalam skema Konsorsium 303 itu juga harus bersedia diperiksa untuk pembuktian atas dugaan keterlibatan mereka di jaringan judi online.
"Kapolda-kapolda yang disebut dalam konsorsium itu saya pikir mereka harus legawa untuk dijadikan objek yang bakal diperiksa kalau tim yang serius itu ada," ujar Haris.
Pengusutan itu menurutnya penting untuk menjawab asumsi dan isu yang berkembang di masyarakat terkait tiga Kapolda yang diduga melindungi judi online di tanah air.
"Kuncinya ada di Kapolri, apalagi ada momentum. Momentumnya banyak sebetulnya buat polisi. Sekali lagi, ada di Kapolri, momentum ini mau dimanfaatin atau enggak," ujar Haris Azhar.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan bakal menindak tegas polisi terlibat judi merespons isu Konsorsium 303.
Hal itu disampaikan Kapolri menanggapi isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo yang sempat heboh di tengah kasus pembunuhan Brigadir J.
"Kalau memang ada keterlibatan (polisi) di dalamnya kami proses. Ini supaya menjadi jelas dan rekan-rekan juga bisa mengetahui langkah-langkah yang saat ini sedang kami laksanakan," ucap Kapolri di Jakarta, Jumat (30/9).
Jenderal Listyo juga mengaku telah membentuk tim gabungan melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Mereka bakal menganalisis berbagai transaksi keuangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan perjudian.
Tim bentukan Polri itu bahkan sedang menganalisis ratusan rekening bank dan sebagian telah diblokir.
"Sedang kami analisis ada 329 rekening, 202 rekening saat ini sudah kami blokir," ujar mantan Kabareskrim Polri itu. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam