jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, menyatakan bersyukur gaji TKI bisa dinaikkan begitu dirinya menjabat Kepala BNP2TKI pada 2007 lalu. Sebelumnya, gaji TKI di Arab Saudi tidak pernah naik selama 25 tahun.
Gaji TKI kat,a Jumhur, dulunya hanya 600 real per bulannya. Namun begitu ia menjabat tahun 2007 lalu, terjadi perubahan yang sangat luarbiasa. Hal tersebut terjadi karena ada sejumlah gebrakan yang dilakukan.
BACA JUGA: Direktur MDRP Dicecar 16 Pertanyaan
“Saya tanyakan (ke pihak Kedutaan Besar RI, red) katanya susah naikkan gaji TKI dengan alasan inflansi. Tapi setelah dicek dengan 25 tahun sebelumnya, orang Saudi ternyata telah jauh lebih kaya,” ujarnya dalam Dialog dengan Calon TKI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Ikatan Pemuda Alumni Lemhannas di Jakarta, Selasa (11/3.
Mengetahui hal tersebut, Jumhur memutuskan melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, dengan didampingi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi tahun 2007, Salim Jufri.
BACA JUGA: Berkas Tersangka Dugaan Korupsi Seminar Internasional Dilimpahkan ke Penuntutan
“Saya minta gaji TKI naik. Sebab angkanya sudah tidak masuk akal. Mereka bilang sudahlah naik 50 real dulu lalu, setelah itu kita evaluasi kembali. Ternyata orang Arab mampu menggaji lebih dari angka tersebut, makanya terus meningkat menjadi 800 real, bahkan sekarang ada yang 2.000 real,” ujarnya.
Menurut Jumhur, untuk menaikkan gaji TKI tergantung keberanian pejabat pemerintah memperjuangkannya. Artinya, pemimpin harus memiliki keberanian untuk menyatakan ya atau tidak bagi kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Golkar Klaim Lebih Populer Ketimbang PDIP
Selain negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, Jumhur juga mengaku melakukan negosiasi dengan pemerintah Singapura.
“Singapura lebih gila lagi. Jam 10 saya minta naikkan gaji TKI, satu jam kemudian saya ditelpon, mereka katakan "mohon ijin pak Jumhur, di sini pada resah semua karena dengar Bapak baru naikkan gaji TKI di Singapura, kenapa pemerintah RI tidak koordinasi dengan pemerintah Singapura". Saya bilang, harus naik! Kalau tidak, mampus saja! Langsung naik 100 persen. Jadi ternyata mampu,” ujarnya.
Atas gebrakan yang ia lakukan, Jumhur menilai semuanya tergantung keberanian pemerintah untuk bersikap dan bertindak menghadapi pihak luar negeri.
“Tapi karena mental pejabat kita banyak mental inlander (merasa lebih rendah dari orang asing- red) sehingga kalau ada (menghadapi) orang bule, tidak berani mengambil keputusan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Jumhur meminta para pejabat menggunakan jabatan kekuasaannya untuk tujuan mensejahterakan rakyat, bukan amlah menyakahgunakan wewenang jabatan.
“Jadi, jangan salahgunakan kekuasaan. Tapi jadikan kekuasaan sebagai alat untuk sejahterakan rakyat,” tutur Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) ini dan tokoh pendiri Gerakan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) ini.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Bangga pada Batan Teknologi
Redaktur : Tim Redaksi