JAKARTA - Belum selesai kasus Bintan diungkap oleh parlemen, kini parlemen kembali dibuat pusing dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah yang mengancam akan mengeluarkan travel advisory atau pengurangan kunjungan ke IndonesiaUntuk itu, berbagai tanggapan pun bermunculan
BACA JUGA: Polri: Bisa Tindak Tegas, Tapi Lihat Dulu
Salah satu yang paling diharapkan adalah adanya campur tangan pihak ketiga“Kalau sudah terjadi kebuntuan politik, maka tidak lagi berbicara sebagai bangsa serumpun
BACA JUGA: Aparat Meksiko Temukan Ladang Pembantaian Imigran
Tetapi sebagai bangsa AseanUcapan Taufik itu berkaca dari sejarah bahwa pemerintah Indonesia pernah menjadi mediator dalam sengketa Vietnam dan Kamboja
BACA JUGA: Malaysia, Maunya Apa?!
“Kita bisa meminta masalah perbatasan ini menjadi permasalahan AseanSegeralah dirasakan perlu Menlu RI Marty Natalegawa menganggap bahwa komunikasi lintas semangat Asean untuk duduk bersama,” jelasnya.Jika Asean memang tidak mau ikut membantu menyelesaikan perbatasan RI-Malaysia, maka Taufik mengimbau agar Asean lebih baik dibubarkan saja“Buat apa ada Asean, jika semangat sebagai negara Asia tidak ada dalam permasalahan RI-MalaysiaKalau bisa Vietnam ataupun Kamboja yang dulu pernah dibantu oleh Indonesia, mau ikut duduk bersama sebagai pihak ketiga,” harapnya
Taufik pun menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan dan memiliki wawasan kebangsaan, maka sangat wajar negeri ini akan terusik jika ada salah satu wilayah nya terusik oleh negara lain“Aksi protes yang dilakukan rakyat Indonesia adalah sikap wajar di saat mereka merasa negerinya diusikTerlebih lagi, nota keberatan pemerintah RI malah dibalas oleh ancaman travel advisory oleh MalaysiaIni berarti bisa berujung pada kebuntuan diplomasiJika pemerintah tidak tegas, maka solusi lainnya adalah perlu adanya pihak ketiga,” cetusnya
Wakil Ketua DPR lainnya, Pramono Anung menanggapi, travel advisory Malaysia harus dibalasHal itu sebagai penunjukan sikap tegas dari pemerintah RI“Pernyataan Menlu Malaysia itu jelas menunjukan itikad yang tidak baik secara diplomasiUntuk itu pemerintah harus lebih tegasDan sebaiknya pemerintah juga melakukan hal serupa travel advisory ke Malaysia,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung dengan nada mengecam kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut Pram, sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia harus dipertegasApalagi, nota protes Indonesia tak pernah didengarkan Malaysia“Pak Marty sebagai diplomat seharusnya mampu menyampaikan ketegasan sikap Indonesia tersebut,” ujarnya
Nada mengecam tindakan Malaysia itu juga disampaikan Sekreatris Fraksi PD Saan MustopaMenurutnya, ancaman travel advisory itu tindakan yang berlebihan dan mengada-ada“Itu sikap yang tidak gentlemanDan bukan sikap yang bersahabatIni namanya mengancam,” tegas Saan dengan nada tinggi di gedung DPR, kemarin
Sebagai sesama bangsa serumpun, Saan meminta Malaysia lebih bersikap santun kepada IndonesiaDengan cara tidak menunjukkan sikap provokatif dan memancing persoalan, semua persoalan akan bisa diselesaikan dengan baik dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Saan berharap kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tetap melakukan upaya-upaya diplomasi yang terbaik agar masalah-masalah seperti penahanan 3 petugas DKP oleh polisi Malaysia tidak terulang lagi“Menlu harus tegas untuk cari kesepahaman dan merumuskan upaya diplomatik yang paling efektif agar kejadian ini tidak terulang dan cukup sampai di sini,” tegas Anggota Komisi III itu
Nada lebih tegas diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad MuzaniKatanya,Malaysia sedang melakukan sebuah sikap politik yang sangat berbahaya dengan IndonesiaYakni, mau berupaya mengalihkan isu sebenarnya bahwa mereka harus bertanggungjawab atas penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauan Riau
“Mereka (Malaysia) sedang lakukan politik pengalihan isu dari substansi isu yang sebenarnyaItu pemutarbalikan faktaDan ini sikap hubungan diplomatik yang berbahaya,” tegas Muzani
Muzani menyatakan, jika alasan travel advisory itu dikaitkan dengan aksi demontrasi terhadap Kedubes Malaysia adalah sikap yang wajar menunjukan sikap nasionalisme yang spontanitas“Bahwa ada demonstrasi di Jakarta oleh berbagai macam elemen masyarakat harus diakuiDan berbeda, di Indonesia dan Malaysia keterlibatan masyarakat terhadap politik sangat berbeda,” katanya.
Di Indonesia, tambah dia, sangat terbuka, sangat demokratis sehingga masyasrakat bisa berekspresi terhadap keputusan pemerintah atau institusi manapun dengan cara-cara yang terukur. Artinya demonstrasi yang dilakukan oleh LSM, itu sah2-sah saja, mengingat kedaulatan negerinya telah dilecehkanTapi bahwa ada pelangaran etika dengan melemparkan kotoran, itu juga diakuiItu jadi urusan hukum yang polisi menyelesaikan,” ujarnya.
Namun demikian Muzani meminta agar pemerintah lebih hati-hati menyikapi persoalan ini“Kita tidak boleh terpancing, substansi masalahnya adalah di Tanjung Berikat, masalah kedaulatan yang harus diselesaikan secara benar oleh kedua negara,” ujarnya
Pernyataan berbeda diungkapkan Wakil Ketua DPR Anis MattaSekjen PKS ini dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah jangan terpancing mengeluarkan pernyataan yang sama yakni melakukan travel advisory terhadap Malaysia”Kita jangan terjebak di dalam kasus iniKarena kalau salah melangkah, bisa jadi akan menjadi bumerangKita harus mengedepankan masalah diplomasi dan hukumKalau tren hubungan dengan tetangga memburuk, citra Indonesia di mata internasional tidak bagusIde ini harus digalakkan walaupun tidak populer,” ujar Anis.
Menurut Anis, sikap keras pemerintah Indonesia menghadapi Malaysia justru akan menyengsarakan warga Indonesia di MalaysiaApalagi kalau Malaysia memulangkan TKI ke Indonesia“Misalnya kalau mereka memulangkan tenaga kerja, dan saya kira ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat,” imbuhnya.
Anis justru mengharapkan seharusnya pemerintah RI bisa lebih dekat dengan MalaysiaDia memaparkan bahwa dalam sejarah konfrontasi dengan Malaysia, negeri ini tidak selalu diuntungkan“Dulu ganyang Malaysia era Soekarno, itu justru pilihan yang salah waktu ituKita mesti lihat kerangka posisi Indonesia di kawasan secara keseluruhanDi kawasan ini ekonomi kita tidak termasuk yang terlalu kuat, oleh karena itu setiap ada pencitraan yang negatif terhadap Indonesia di mata internasional, impact itu bisa bersifat massif buat Indonesia, dan itu yang harus dipikir untuk kembali mengedepankan penyelesaian lewat diplomatik dan hukum,” kata Anis(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah RI Tahan Diri
Redaktur : Tim Redaksi