JAKARTA - Pemerintah RI masih menahan diri untuk tidak menanggapi komentar dari Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman yang menyatakan bahwa negara tersebut telah hilang kesabaran akibat pelemparan tinja ke Kedubes dan pembakaran bendera MalaysiaPemerintah justru meminta para demonstran Indonesia untuk tidak melakukan kekerasan.
"Saya tidak ingin menanggapi itu," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin
BACA JUGA: Menlu Boleh Kalem, Tapi Diplomasi Harus Tegas
Djoko mempersilakan masyarakat melakukan demonstrasi memprotes Malaysia, asal dilakukan sesuai aturanBACA JUGA: Malaysia Ancam Terbitkan Travel Warning
Tetapi yang tidak melanggar aturanBACA JUGA: Serangan Serentak Tewaskan 56 Warga Irak
Terjemahkan sendiri itu," ujar Djoko.Ia juga membantah pemerintah terlalu lembut dalam menghadapi MalaysiaIa mengatakan, pernyataan Menlu Marty Natalegawa sudah tegas dan jelas seperti diungkapkan dalam rapat dengan Komisi I DPR"Jawabannya Pak Marty itu tidak lembut, keras memang," kata Djoko.
Media-media di Malaysia, seperti The Star dan Malaysia Kini misalnya, menulis komentar Menlu Datuk Seri Anifah Aman yang menyatakan Malaysia telah kehilangan kesabaranPelemparan tinja ke Kedubes Malaysia dan pembakaran bendera dinilai akan merusak hubungan bilateral"Kita sudah sampai pada titik di mana ini di luar kesabaran kita," kata Anifah
Aksi protes terhadap Malaysia marak di Indonesia menyusul tindakan otoritas Malaysia yang menangkap tiga petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan RI di perairan IndonesiaPemerintah RI telah melayangkan nota protes atas insiden di Selat Malaka tersebutTerpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan kritik keras kepada Presiden Susilo Bambang YudhoyonoPresiden dinilai tak responsif terhadap persoalan kedaulatan yang sangat sensitif.
Padahal, menurut dia, presiden seharusnya merupakan sosok paling bertanggungjawabKhususnya, dalam hal menjaga kedaulatan bangsa di mata bangsa lain"Seharusnya dia tidak begitu saja menyalahkan pembantunyaSaya prihatin dengan pola kepemimpinan seperti ini," kritik Din Syamsuddin, usai acara diskusi kedaulatan, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (26/8).
Dia menyindir, selama ini, presiden terkesan lebih responsive terhadap isu-isu kecil"Video mesum ditanggapiTapi, untuk isu kedaulatan seserius ini, kenapa tidak menggelar konferensi pers dan mengambil langkah" gugatnya, kembaliMenurut Din, berulangnya konflik dengan Malaysia merupakan indikasi kuat, bahwa pemerintah Indonesia memang dianggap lemah oleh pemerintah MalaysiaKarenanya, pemerintah perlu mengambil pelajaran untuk tidak terlalu lagi bersikap kooperatif menghadapi salah satu negeri tetangga tersebut.
"Kita tak bisa lagi diperlakukan seakan-akan inferior oleh Malaysia yang secara kamuflatif seolah-olah bersahabat," tandas wakil ketua umum MUI Pusat tersebutKepada pemerintah Malaysia, dia juga mengingatkan, agar tidak lagi meremehkan IndonesiaSebab, jika terus dilakukan, maka pertentangan antar kedua negara akan sulit dihindari"Jangan lagi bergaya seperti OKB, orang kaya baru, karena yang rugi nantinya juga mereka sendiri," imbuhnya
Tekanan publik Indonesia membuat pemerintah Malaysia mengancam mengeluarkan travel advisory kepada warganyaAncaman itu muncul dengan dalih aksi demonstrasi warga Indonesia kepada kedutaan besar Malaysia di JakartaPara politisi Senayan meminta pemerintah RI untuk tidak menanggapi ancaman Menlu Malaysia itu.
"(Travel advisory) itu hanya isu pemutarbalikan fakta, pemerintah jangan terpancing," kata Ahmad Muzani, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (26/8).
Menurut Muzani, Malaysia sedang menggulirkan isu politik yang berbahayaAksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia adalah hal yang biasaNamun, ada ekspektasi yang berbeda dari persepsi Malaysia, sehingga mengeluarkan ancaman itu"Faktanya, memang ada pelanggaran dengan melempar kotoran, itu juga diakuiNamun, itu menjadi urusan hukum polisi untuk menyelesaikan," kata Sekjen Partai Gerindra itu.
Nah, konteks Malaysia untuk mengeluarkan ancaman berdasar aksi itu, sebaiknya tidak ditanggapi pemerintahSebab, hal itu bukan substansi masalahPemerintah harus bersikukuh bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran dengan menanggap tiga petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan"Aksi demonstrasi itu persoalan pinggiranPengalihan isuTidak akan terjadi jika Malaysia tidak melanggar," jelasnya.
Pengalihan isu itu, hanya akan memaksa pemerintah Indonesia untuk meminta maafMenurut Muzani, Malaysia sudah sangat terpojok dengan tekanan dan kritik yang muncul dari warga Indonesia"Kita tidak boleh terpancing, substansinya adalah masalah kedaulatan yang harus segera diselesaikan," tegasnya.
Wakil Ketua DPR Anis Matta juga meminta pemerintah tidak terlalu berlebihanMasalah dengan Malaysia adalah salah satu problem perbatasanApa yang dilakukan Malaysia bisa saja dilakukan oleh Indonesia sewaktu-waktu"Tidak perlu bereaksi berlebihan, yang penting tetap pada penyelesaian hukum dan diplomasi," jelasnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah sebagaimana rekomendasi Komisi IPemerintah dituntut untuk tidak terlalu lunak kepada pemerintah Malaysia"Kita harus melakukan langkah supaya Malaysia tidak bisa meremehkan Indonesia," kata Pram.
Jika Malaysia melakukan travel advisory, maka Pemerintah Indonesia harus berlaku lebih dari ituMenurut Pram, Malaysia harus diingatkan betapa banyak pelanggaran yang mereka lakukan terhadap IndonesiaDi luar masalah batas wilayah dan TKI, Malaysia juga pernah mengklaim budaya Indonesia menjadi miliknya"Pak Marty walau cara bicaranya kalem, substansinya jangan kalem," ujar politisi PDIP itu(sof/dyn/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Bebaskan 19 TKI Vonis Mati
Redaktur : Tim Redaksi