Harusnya Saber Pungli Wilayah Polri bukan KPK

Senin, 23 Juli 2018 – 12:50 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kiri) dan Saut Situmorang (kanan) bersama dua penyidik memperlihatkan uang barang bukti suap dari Fahmi Darmawansyah ke Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Sabtu (21/7). Foto: Fathan Sinaga/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond Mahesa mengapresiasi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik suap yang melibatkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Wahid Husen. 

"Kita harus apresiasi KPK," tegas Desmond di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/7). 

BACA JUGA: Omongan Terbaru Ketua KPK soal Suap di Sukamiskin

Menurut Desmond, hal ini mengindikasikan bahwa lapas tidak beres. Namun, ujar Desmond, ada catatan lain harus yang diperhatikan.

Menurut dia, penindakan ini sebenarnya wilayah Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

BACA JUGA: Suara Desahan dan Kamar Tarif Rp 500 Juta di LP Sukamiskin

Dia mengatakan yang menjadi persoalan adalah bentuk koordinasi dan supervisi antara KPK dan Polri. "Saya melihat ada yang tidak beres," kata Desmond. 

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengatakan harusnya dalam konteks melaksanakan instruksi presiden berkaitan pemberantasan pungli itu adalah Polri.

BACA JUGA: KPK Peringatkan, Tak Boleh Ada yang Buka Segel di Sukamiskin

Dia menegaskan seharusnya Polri menjadi yang terdepan, bukan KPK.

"Ini menurut saya, harus ada catatan-catatan lain yang harus dilihat apakah tang dilakukan OTT di sana adalah pejabat negara. Jangan-jangan cuma ASN (Aparatur Sipil Negara)," katanya. 

Dia mencontohkan, dalam kasus ASN itu pernah dulu KPK menjerat Budi Gunawan menjadi tersangka.

Namun, akhirnya Budi Gunawan menempuh jalur praperadilan. Hakim praperadilan pun menolak penetapan Budi sebagai tersangka.

"Jangan sampai KPK yang kita hormati karena tindakan-tindakannya agak over, sehingga membuat institusi KPK jadi dinilai publik jelek," paparnya. 

Menurut dia, hal ini harus dijaga bersama-sama. Penegakan hukum harus berwibawa.

"Ada sesuatu yang tidak beres, benar terjadi di lapas. Tapi, tindakan-tindakan itu tentu antara lembaga-lembaga hukum harus saling berkoordinasi," pungkasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Suap di Sukamiskin Sangat Terbuka, Kinerja KPK Jadi Sia-sia


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler