jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) Deli Serdang, disambut gembira oleh kader partai berlogo bintang segitiga merah putih itu.
Keputusan yang diumumkan Yasonna secara virtual itu disaksikan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajarannya dari kantor di kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Menkumham Ogah Mengesahkan Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko, Simak Alasannya
"Permohonan pihak kongres luar biasa atau KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun ditolak," kata AHY, Rabu (31/3).
Pernyataan AHY itu disambut tepuk tangan dari para kader dan pengurus PD yang telah hadir kantor DPP sejak pagi.
BACA JUGA: Menurut Irwan, Kubu Moeldoko Ibarat Layangan Putus
AHY mengaku bersyukur atas keputusan pemerintah menolak hasil KLB pimpinan Moeldoko.
Mantan tentara dengan pangkat terakhir mayor itu mengatakan keputusan pemerintah tersebut sebagai bukti bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD Tahun 2020 adalah konstitusi yang sah.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021: Kuota Masih Banyak yang Kosong, Target 1 Juta Makin Jauh
"Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," ucap AHY memberikan penegasan.
Sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly mengumumkan keputusan pemerintah menolak pengesahan kepengurusan PD hasil KLB.
Keputusan itu diambil setelah sampai batas waktu yang ditetapkan, kubu Moeldoko belum bisa melengkapi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Salah satunya terkait surat mandat Ketua DPD dan DPC PD.
Atas dasar itulah Menkumham RI atas nama pemerintah menolak permohonan pengurus PD kubu KLB.
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak," tegas pria yang menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan itu. (mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra