jpnn.com, JAKARTA - Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mendesak pemerintah untuk menuntaskan menyelesaikan proses NIP untuk PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil seleksi tahap I 2019.
Sebab, faktanya 50 ribu honorer K2 yang lulus PPPK pada Februari lalu sampai saat ini belum mengantongi NIP.
BACA JUGA: Bu Titi: Sebenarnya Apa Maunya Pemerintah Terhadap Honorer K2?
"Setop saling lempar handuk. Kalau dilempar-lempar terus begini, saya dan kawan-kawan akan datangi BKN dan KemenPAN-RB, sekalian demo saja," kata Titi kepada JPNN, Rabu (10/7).
Menurut Titi, harusnya pemerintah menyelesaikan masalah honorer K2 satu demi satu. Sebelum buka rekrutmen PPPK tahap II, yang sudah direkrut diselesaikan lebih dulu. Jangan ditunda-tunda lagi karena banyak PPPK yang lulus sudah usia kritis.
BACA JUGA: Marah, Pentolan Honorer K2 Sampaikan Kalimat Pedas untuk Pemerintah
BACA JUGA: Antasari Azhar Juga Punya Jasa, Layak jadi Menteri
"Kenapa sih enggak selesaikan dulu satu-satu. Yang tahap I saja masih dicuekin enggak diurus, malah sudah koar-koar buka tahap II. Mau buat rencana apa sebenarnya pemerintah ini. Kelihatannya kok pada anti dengan honorer K2," terangnya.
BACA JUGA: Mengapa NIP PPPK Jalur Honorer K2 Belum Terbit? Nih Penjelasan BKN
Dia menambahkan, honorer K2 sudah mengikuti kemauan pemerintah. Sudah diikuti tapi malah dilempar bagai sampah. Honorer K2 dibiarkan menunggu sesuatu yang tidak ada ujungnya karena tidak ada kejelasan waktunya.
"Maunya pemerintah sebenarnya apa untuk honorer K2. Yang jelas ngomongnya, jadi enggak buat bikin bingung," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah 50 Ribu Honorer K2 Lulus PPPK, Tetapi Payung Hukum Belum Ada
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad