jpnn.com, JAKARTA - KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengungkapkan banyak orangtua calon siswa yang menerima sosialisasi Permendikbud 51/2018 tentang PPDB (penerimaan peserta didik baru). Bukan petunjuk teknis (juknis) PPDB di daerahnya.
"Sebanyak 88% responden yang merupakan orangtua calon peserta didik menerima sosialisasi Permendikbud No 51/2018 tentang PPDB, tetapi bukan Juknis PPDB. Juknis dibuat mepet dengan waktu pelaksanaan PPDB sehingga tak cukup waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat," tutur Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam pernyataan resminya, Jumat (6/7).
BACA JUGA: Ini Empat Rekomendasi KPAI terhadap Pelaksanaan PPDB 2019
Dia melanjutkan, sekolah dan masyarakat bahkan lebih mengetahui Permendikbud No 51 Tahun 2018 dibandingkan Juknis PPDB yang disusun daerahnya.
Adapun sumber informasi sosialisasi yang diterima responden berasal dari sekolah (50%), media sosial (25%), dari website Dinas Pendidikan setempat (20%) dan dari pengurus RT/RW (5%)
BACA JUGA: Silakan Baca! Lima Hasil Pengawasan KPAI Terhadap Pelaksanaan PPDB 2019
BACA JUGA: Ananda Gagal PPDB Jalur Zonasi, tak Daftar ke Swasta karena Ortu tak Mampu
Waktu menerima sosialisasi juga bervariasi, yaitu 43% responden mengaku menerima sosialisasi 3 minggu sebelum pelaksanaan PPDB, 29% menyatakan 2 meinggu sebelumnya, 14% mengaku baru 1 minggu sebelumnya.
BACA JUGA: PPDB Resmi Sudah Berakhir, Kok Masih Ada SMPN yang Terima Siswa ?
Bahkan 7% responden mengaku baru menerima sosialisasi hari H PPDB di tempat pendaftaran dan 7% menerima sosialisasi 1 hari sebelum pendaftaran PPDB di daerahnya.
Pemahaman responden terkait petunjuk teknis PPDB di wilayahnya menunjukkan bahwa 38.5% responden mengaku mudah memenuhi persyaratan PPDB dan 19% mengaku kesulitan memenuhi persyaratannya.
Responden mengaku mudah mengerti tahapan pendaftaran PPDB (27%) dan 15.5% nya mengaku sulit mengerti tahapan pendaftaran PPDB.
Terkait dugaan kecurangan, lanjut Retno, mayoritas responden menyatakan tidak ada (94%) dan hanya 1 responden yang mengaku ditawarkan Rp 20 juta untuk anaknya bisa masuk ke sekolah favorit di daerah tersebut (Tangerang Selatan).
"PPDB di berbagai daerah yang diawasi cenderung lancar menurut 56% responden. Namun 22% menyatakan banyak kendala karena pendaftaran masih kebingungan, 11% responden menyatakan kurang lancar, dan 11% responden menyatakan ribet dan melelahkan," bebernya.
Lebih lanjut dikatakan, jalur yang dipilih para responden di antaranya adalah 26% memilih zonasi umum/murni, 16% zonasi prestasi, 5% zonasi local, 5% zonasi afirmasi, 48 jalur kombinasi dan perpindahan orangtua.
"Alasan orangtua memilih sekolah negeri untuk anaknya yaitu karena kualitas pendidikannya (40%), karena murah bahkan gratis (24%), lokasi dekat rumah (12%), sarana dan prasarananya memadai (12%) dan lainnya (12%)," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sstt..Ada Pelanggaran Pelaksanaan PPDB 2019
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad