jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut ada pihak yang menjuluki Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Bapak Bansos Indonesia.
Hal itu diungkap Hasto saat menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Para Syndicate, Jumat (28/5).
Awalnya, Hasto ditanya tanggapan terkait pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal peluang Prabowo Subianto diusung PDIP di Pilpres 2024.
BACA JUGA: Koalisi Pilpres 2024, M Qodari: PDIP - Gerindra Sudah Kawin Gantung
Hal itu terkait dengan Perjanjian Batu Tulis di antara kedua partai di Pilpres 2009 lalu, saat Megawati Soekarnoputri-Prabowo maju sebagai pasangan.
"Kalau prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo dan Megawati, ya, pemilu sudah selesai 2009. Sehingga syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti tidak bisa diwujudkan," kata Hasto.
Dia lalu bicara proses Pilpres 2009 itu. Sebab, mulai ada suara yang menggugat kemenangan Partai Demokrat (PD) yang dipimpin SBY pada 2004 dan 2009 karena dianggap penuh dengan manipulasi.
"Saya mendengar dari internal Demokrat sendiri terkait kecurangan Pemilu 2004 dan 2009 serta bagaimana pada 2009 saya jadi saksi manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki Pak SBY itu Bapak Bansos Indonesia," kata Hasto.
Dia membeberkan penelitian Marcus Mietzner yang menganalisis Pemilu 2009.
Hasil penelitian itu menunjukkan bagaimana dari Juni 2008 sampai April 2009, ada dana USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos.
BACA JUGA: Nama SBY Hilang dari Daftar Pemohon Logo Partai Demokrat, Ini Penjelasan Kubu AHY
Gerakan itu meniru strategi Thaksin Shinawatra di Thailand, praktik politik populisme yang kemudian menyandera APBN.
Politikus asal Yogyakarta itu menyatakan, hal tersebut kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Yakni, bagaimana berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral.
BACA JUGA: Orang Tua Yuliana Hanya Bisa Menangis Pijar di Atas Bak Mobil Polisi
Namun, hal itu justru mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal pada masa yang akan datang.
"Bagaimana politik kekuasaan juga dipakai, bagaimana politik elektoral menggunakan dana besar sehingga terjadi kasus Century dan sebagainya. Kami tidak ingin seperti itu," kata Hasto.
Menurut alumnus UGM itu, politik seharusnya memperoleh kekuasaan dengan cara benar.
"Kami percaya pada nilai bangsa ini, kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar, akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin," tegas Hasto.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan pihaknya akan sangat sulit berkoalisi dengan partai seperti PD.
Begitu juga PKS, menurut Hasto, PDIP memiliki perbedaan dasar ideologi sehingga sulit untuk berjalan dalam sebuah wadah koalisi.
Namun, dialog dengan kedua partai tetap bisa dilakukan sebagai bagian dari budaya bangsa.
Hasto menjelaskan, kerja sama PDI Perjuangan dalam kerangka 2024 akan dibangun atas basis historis dan ideologis itu.
Misalnya dengan PAN yang memiliki basis utama di Muhammadiyah serta dengan PKB dan PPP yang memiliki basis di NU.
Begitu juga dengan Gerindra dan Golkar yang memiliki basis sebagai partai kekaryaan.
“Saya juga beberapa kali berdialog dengan Partai Gelora, khususnya dengan Fahri Hamzah,” tandas Hasto. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto: Semoga Kami Bisa Mewujudkan Ajaran Bung Karno di Tengah Pandemi Ini
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga