Hasto PDIP: Indonesia Butuh Haluan Negara, Bukan GBHN

Jumat, 13 Desember 2019 – 10:18 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BATAM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku tidak pernah menyebut bahwa Indonesia membutuhkan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Hasto hanya menyebut Indonesia membutuhkan haluan negara.

Hasto mengungkapkan itu ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Harmoni One Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/12).

BACA JUGA: Badan Pengkajian MPR Serap Aspirasi Masyarakat untuk Pokok-Pokok Haluan Negara

“Saya tidak pernah menyebut GBHN. Enggak pernah. Yang saya sebut haluan negara," kata Hasto.

Menurut dia, haluan negara dapat terbentuk melalui riset dan inovasi. Kemudian, haluan negara ialah jalan kebudayaan dan jalan kemakmuran.

BACA JUGA: Amendemen UUD 1945 Fokus pada Haluan Negara Saja

"Jadi, haluan negara itu jalan kebudayaan bagi kemakmuran negeri yang bertumpu kepada sumber daya nasional melalui kegiatan riset dan inovasi nasional," lanjut dia.

Hasto pun menerangkan bahwa haluan negara berbeda dengan GBHN. Sebab, GBHN ialah produk yang dihasilkan dari proses politik.

BACA JUGA: PDIP Bukan Partai Elite, Hasto Ajak Sesama Kader Terus Dekati Rakyat

"GBHN itu linear. Haluan negara itu semesta, kesemestaan. Haluan negara itu membuat jadi tahu 25 tahun ke depan Jawa seperti apa, Madura seperti apa, Kalimantan seperti apa, itu semua berdasarkan riset dan inovasi," tutur dia.

Hasto mengaku akan memperjuangkan konsep haluan negara. Walakin dia menyadari konsep itu berpotensi menuai penolakan.

"Enggak diterima tidak apa. Namanya usaha. Kalau yang lain menolak, tidak apa. Kebenaran dalam politik tidak mendua," pungkas dia.(mg10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler