jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku pernah didekati seorang menteri untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hasto, menteri itu melobi agar PDIP mau mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Ketujuh RI tersebut.
BACA JUGA: Jejak Digital Mahfud MD Konsisten Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Hasto mengatakan itu saat menjawab pertanyaan awak media soal berita tentang PDIP pernah diminta memuluskan ide soal tiga periode jabatan Presiden RI.
"Jadi, saya sendiri mengalami itu (dilobi, red)," kata Hasto kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/10).
BACA JUGA: Pakar Hukum Tata Negara: Pembatasan Masa Jabatan Presiden Harus Jadi Pedoman Berbangsa
Peraih gelar doktor ilmu geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu menceritakan lebih rinci soal ide tentang perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Hasto, pada suatu waktu dirinya menziarahi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Saat itu, politikus asal Yogyakarta tersebut membaca berita tentang seorang menteri mengacu data raya (big data) untuk berbicara perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
BACA JUGA: Gerindra Ungkap Alasan Erick Thohir Tak jadi Cawapres Maupun Timses Prabowo
Hasto menyebut menteri yang mengaku memebang big data itu pernah menemuinya dan mengeklaim beberapa para ketua umum partai sudah menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
"Saat itu dikatakan sebagai permintaan pak lurah. Kami mendengar itu," kata Hasto mengenang pembicaraannya dengan menteri di kabinet Presiden Jokowi itu.
Namun, kata Hasto, PDIP adalah partai yang konsisten membangun demokrasi sehat. Oleh karena itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebur tidak mau mendukung gagasan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
"Maka, PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus kepada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP," ujar dia.
Lebih lanjut Hasto mengatakan upaya memuluskan agenda perpanjangan masa jabatan Presiden RI itu dilakukan melalui berbagai cara. Namun, PDIP selalu konsisten menolaknya.
"Saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dicek, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game sangat fundamental yang harus diikuti," ujar dia. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lembaga Survei Dunia Ungkap Elektabilitas Anies 28,91 Persen Seusai Putusan MK
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan