jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto memaparkan sejumlah distorsi yang terjadi saat ini ketika berbicara di diskusi "Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi" yang digelar Forum Dialog Nusantara (FDN) di Jakarta, Rabu (7/2).
Hasto mengatakan distorsi pertama itu terkait hukum di mana aturan yang teorinya harus menjadi panglima tetapi faktanya dilanggar.
BACA JUGA: Di Kediaman Habibie, Hasto Ceritakan Tentang Prabowo dan Tentara Liar yang Merajalela
Hasto memaparkan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang nyata. Meski pun Majelis Kehormatan MK (MKMK) memutuskan ada pelanggadan etik, nyatanya pencalonan tetap diteruskan sehingga terjadi conflict of interest. Padahal sudah banyak pihak yang mengingatkan agar hal itu tidak diteruskan. Namun, pencalonan Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan.
Dan ini dikuatkan oleh keputusan DKPP. Ketua KPU dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat juga.
BACA JUGA: Hasto PDIP: Mana Ada Kampus Bisa Diintervensi
"Dua pelanggaran etik. Etik itu di atas hukum. Seluruh teori politik di atas hukum ada etika. Etika muncul dari nilai-nilai yang diyakini bersama tentang baik dan buruk dalam pengaturan hidup bersama itu menjadi society values. Apalagi kalau kita berakar dari agama. Ini yang dilanggar, dua keputusan etik. Apakah ini kita biarkan? Dan dua keputusan etik yang sangat berat ini kan akhirnya menyandera demokrasi kita. Terkait proses legitimasi, legalitas. Kenapa ada putusan etik? Karena ada conflict of interest tadi," sebut Hasto.
Kemudian, Hasto menyoroti intervensi oknum aparatur negara terhadap kampus-kampus.
BACA JUGA: Hasto: Dukungan Ahok untuk Ganjar-Mahfud Memberi Efek Kejut ke Presiden Jokowi
"Bagi saya pribadi ketika kita juga dari kalangan kampus melihat dosen-dosen, rektor mulai ditekan. Untung mahasiswa sedang libur. Kalau tidak sudah bergerak, melihat profesor diintervensi dengan cara-cara seperti itu. Ini bukan demokrasi. Dalam demokrasi apa pun, mau demokrasi liberal, demokrasi sosialis tidak ada intervensi dengan cara seperti itu memaksakan perguruan tinggi yang punya kebebasan akademik," sebutnya.
Distorsi kedua, asas pemilu dilanggar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jujur-adil itu maknanya dalam banget.
"Langsung nanti kita lihat 14 Februari, kemudian umum apakah setiap rakyat punya hak memilih, diizinkan. Kemudian apakah betul proses itu praktik di lapangan. Kita lihat rakyat yang punya hak pilih dilindungi hak konstitusionalnya," sebut Hasto.
Hasto mengurai tekanan ke sejumlah kalangan akademisi, dan bahkan kades dipanggil dengan membawa laporan penggunaan dana desa.
"Apakah ini bukan intervensi? Apakah bisa dibiarkan? Tekanan-tekanan kepada kepala desa yang berlangsung secara masif," kata Hasto.
"Kepala daerah kami di Jatim, di beberapa daerah basis PDIP kemudian ditekan dengan pengaduan masyarakat (dumas) yang diajukan. Padahal dumas ini skenario. Dari dumas ini dipakai untuk menekan, kalau tidak kita proses," lanjut Hasto.
Itulah sebabnya beberapa kepala daerah harus mengubah dukungannya karena ada tekanan terhadap mereka. Hal ini sangat disayangkan terjadi.
"Mau menang satu putaran boleh tapi rakyat yang menentukan. Jangan satu putaran seperti kejar setoran sehingga segala sesuatu dilakukan. Atau kejar jabatan, kalau menang jabatan saya seperti ini," ucap Hasto.
Oleh sebab itu, kata Hasto, tak heran saat ini banyak tokoh termasuk kampus yang mencoba mengingatkan agar demokrasi di Indonesia dijaga.
"Jadi mari kita buka mata hati kita dengan jernih. Ini bukan persoalan siapa mau menjadi presiden. Ini persoalan Indonesia kita. Ini persoalan bahwa kultur demokrasi itu jangan sampai dirusak. Kultur demokrasi ini sangat mahal dibangun dengan susah payah," sebut Hasto. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Putusan DKPP Mengenai Gibran bin Jokowi Cawapres, Hasto Singgung Karma dan 7 Turunan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga