jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali menemukan surat palsu tentang pengangkatan tenaga honorer.
Kemenpan RB pun mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, jangan sampai tertipu.
BACA JUGA: Seru! Marinir Indonesia dan AS Berjuang Bersama Menembus Gelombang, Lihat Saja Fotonya
Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mohammad Averrouce, pihaknya tidak mengeluarkan surat terkait pengangkatan tenaga honorer.
"Bahkan dalam penulisan kepanjangan Menpan RB juga tidak tepat. Kami tegaskan surat tersebut palsu," ujar Averrouce dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (11/6).
BACA JUGA: Terobosan Baru, Pemilih Bakal Dapat Melakukan Perubahan Data Secara Daring
Surat palsu terbaru yang ditemukan mencantumkan nomor 257/VI/2021 tentang pengangkatan tenaga honorer.
Dalam surat itu seolah-olah ada keputusan rapat bersama Komisi X DPR dan MenPAN-RB.
BACA JUGA: Ini Sederet Prestasi Mega yang Jarang Diketahui Publik, Wajar Terima Gelar Profesor
Selain itu, juga seolah-olah, keputusan itu untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer, tenaga administrasi, penyuluh pertanian, dan tenaga honorer kesehatan yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes bagi yang memenuhi persyaratan.
Averrouce menyampaikan beberapa kasus surat palsu yang beredar sebelumnya juga mencatut nama Heru Purwaka dari Biro Perencanaan Kepegawaian BKN Pusat sebagai penghubung.
"Mereka sering menggunakan nama Heru Purwaka, hanya nomor telepon yang selalu diubah," katanya.
Kemudian, kata dia, dalam surat palsu tersebut tertulis waktu dan tempat, yakni Selasa, 8 Juni 2021 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi X DPR untuk membahas terkait pengangkatan tenaga honorer berumur 35 tahun ke atas.
Surat tersebut seolah ditandatangani MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan ditujukan untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan Daerah.
Averrouce mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menerima informasi, terlebih jika mengatasnamakan Kemenpan RB dan meminta sejumlah imbalan.
“Selalu waspada dan selektif atas informasi yang beredar dengan mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Kemenpan RB,” ujarnya.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang