JAKARTA -- Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah adanya informasi yang menyebutkan pemerintah telah memberikan sinyal pembagian saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) kepada Pemprov Sumut dan 10 pemkab/pemko yang berada di sekitar Danau Toba.
Hatta menegaskan, masalah pembagian saham belum pernah dibahasSaat ini, lanjutnya, tim negosiasi yang dibentuk pemerintah masih fokus membicarakan nasib kontrak Inalum dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA), Jepang.
‘’Kita belum tentukan pembagiannya
BACA JUGA: Pemerintah Ingin Harga Gas Tangguh Dinego Ulang
Intinya kita ingin, tahun 2013 dikembalikan dulu ke pemerintahDikonfirmasi mengenai statemen Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho mengenai adanya peluang Pemprov Sumut akan mendapat saham 40 persen dan 10 pemkab/pemko di sekitar Danau Toba mendapat 20 persen, lagi-lagi Hatta membantahnya
BACA JUGA: Kadin Ikut Genjot Program Mari Makan Ikan
‘’Belum ada keputusan itu sama sekali
Dalam kesempatan tersebut, berkali-kali Hatta menekankan bahwa yang terpenting Inalum nantinya kembali dulu di bawah pengelolaan pemerintah RI
BACA JUGA: Konsumsi Premium Malah Naik
Dia juga memastikan, kontrak dengan NAA yang berakhir 2013 mendatang tidak akan diperpanjang lagi.Dengan demikian, lanjutnya, pembicaraan masalah lainnya, termasuk soal pembagian saham, baru dilakukan setelah putus kontrak itu klir.
"Intinya kontrak berakhir, maka harus kembali dulu ke pemerintah IndonesiaBaru setelahnya ada perundingan (soal pembagian saham, red),’’ kata Hatta.
Sebagaimana diketahui, untuk melakukan pembahasan mengenai kelanjutan nasib saham Inalum, telah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai tim untuk renegosiasi kepemilikan InalumKeppres terbit sejak 1 Desember 2010 dengan menetapkan menteri perindustrian sebagai Ketua tim perunding, sedangkan menko perekonomian sebagai ketua dewan pengarah.
PT Inalum berdiri tanggal 6 Januari 1976 menurut Master of Agreement yang ditandatangani 7 Juli 1975 di TokyoSaat itu, pemerintah Indonesia meneken perjanjian dengan 12 perusahaan swasta Jepang.
Pemerintah Indonesia tercatat memiliki porsi 41 persen sahamSedangkan 59 persen sisanya milik Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 12 perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan Perusahaan itu antara lain seperti Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui Aluminium CoLtd, Summitomo Chemical Company Ltd dan Nippon Light Metal Company LtdKontrak Inalum akan berkahir pada 2013 nanti.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gatot usai seminar dalam rangka hari jadi ke 63 Provsu di Aula Martabe, Kamis (14/4), menceritakan, pada pertemuannya dengan Hatta pada saat acara Rapat Kerja Nasional Alumni IPB beberapa waktu lalu ia menawarkan alternatif kepada Hatta, yakni share saham untuk PemprovsuAkhirnya diperoleh kesepakatan saham untuk pemerintah pusat dan daerah, dengan komposisi 40 persen jatah Pemprov Sumut dan 20 persen jatah 10 pemkab/pemkoSisanya, 20 persen, untuk pemerintah pusatGatot juga menyebutkan, Pemprov Sumut akan dilibatkan dalam proses nego dengan NAA.
Sebelumnya, pada 29 Maret 2011, kepala daerah dari 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba berbondong-bondong ke Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk memperjuangkan jatah saham Inalum.
Kompak, mereka mendesak kontrak Inalum tak diperpanjang lagiSelanjutnya, dikelola sendiri dan mereka minta agar Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota memperoleh golden share atau porsi saham PT Inalum pasca- take over.
Ke-10 pemkab/kota itu terdiri tujuh kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan DairiSedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai(afz/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BUMN Garap Proyek KA Manggarai-Bandara
Redaktur : Tim Redaksi