Pemerintah Ingin Harga Gas Tangguh Dinego Ulang

Jumat, 15 April 2011 – 19:49 WIB

JAKARTA — Perjanjian kontrak gas tangguh yang ditandatangani Indonesia dengan China tahun 2008 lalu, dinilai telah merugikan IndonesiaSaat perjanjian itu ditandatangani, harga gas sedang kondisi paling murah

BACA JUGA: Kadin Ikut Genjot Program Mari Makan Ikan

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun pernah menilai kontrak LNG Tangguh sebagai kontrak termurah dalam sejarah Indonesia.

Bahkan kalangan pengamat ekonomi memperkirakan, negara bisa mengalami kerugian sebesar Rp500 triliun jika proyek ini tidak segera dinego ulang
sebab, harga ekspor LNG Tangguh ke China saat ini saja sudah mencapai USD3,34 per mmbtu

BACA JUGA: Konsumsi Premium Malah Naik



Karena itulah banyak yang mendesak dilakukan renegosiasi ulang
Menteri Koordinator perekonomian Hatta Rajasa, juga sudah memahami kondisi yang ada

BACA JUGA: BUMN Garap Proyek KA Manggarai-Bandara

"Kontrak itu kan berakhir 2009Saya nanti akan mencoba untuk mengusulkan ada satu pembicaraan lagiHarus tetap ada persetujuan di antara kedua negara," kata Hatta di Jakarta, Jumat (15/4).

Hatta mengakui, saat kontrak ditandatangani tahun 2008, harga produksi LNG Tangguh sedang murah-murahnyaMenurutnya, alasan murahnya harga karena saat itu memang tidak ada yang mau membeli sementara kondisi dalam negeri juga belum begitu baikKarena itu pula pemerintah akhirnya menerima kontrak tanpa ada ruang untuk memperbaiki kesepakatan harga jika harga tengah melonjak

"Itulah persoalannya duluLalu ada Keppres untuk mencoba renegosiasi tahun 2008-2009, tapi kurang berhasilDulu sempat naik sedikit sekitar USD3,35/mmbtuPadahal sekarang itukan minyak kita sudah USD100 per barelTapi ruang itu tidak terakomodir di perjanjian," jelas Hatta.

Karena itulah, kata Hatta, pemerintah akan berupaya segera membicarakan persoalan LNG Tangguh iniPembicaraan juga akan melibatkan pihak investor dari China untuk renegosiasi ulang perjanjian terutama persoalan harga agar tidak merugikan Indonesia.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PBHI Endus Pajak Ancora Dideponir


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler