jpnn.com - JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla setuju dengan ide tentang investigasi soal kontrak sumber daya alam di Indonesia di sektor pertambangan yang dianggap merugikan bangsa. JK -sapaan Jusuf Kalla- menegaskan bahwa investigasi perlu dilakukan supaya Indonesia tidak terus dirugikan.
"Saya sangat setuju untuk dibikin investigasi. Misalnya sejarah freeport, siapa yang pernah memiliki saham itu? Newmont, kini ke mana saham Newmont itu?" kata JK saat debat capres cawapres, Sabtu (5/7) malam, menjawab pertanyaan Hatta Rajasa, apakah setuju jika ada investigasi terhadap renegosiasi kontrak tambang di Indonesia.
BACA JUGA: Prabowo dan Jokowi Adu Konsep Berdayakan Koperasi
Sedangkan Joko Widodo juga mengaku setuju dengan investigasi itu perlu. Sebab, kata capres yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu, kontrak tambang memang menarik banyak kelompok kepentingan.
"Semua orang sudah tahu, sudah ngerti siapa yang dapat. Tapi, kita tidak punya niat untuk menyelesaikan, tidak punya kemauan menyelesaikan," kata Jokowi.
BACA JUGA: Prabowo: Lebih Mudah Datangkan Sapi dari Australia
Menurutnya, bisa saja renegosiasi dilakukan. Namun, lanjutnya, jika kelompok kepentingan masih ada maka sampai kapanpun akan masalah itu akan terus menyandera Indonesia.
Karenanya, kata dia, sejak awal koalisi pendukungnya memang dilakukan tanpa syarat agar tak tersandera soal kontrak-kontrak itu. "Kami tidak ingin tersandera, kami tidak ingin tertekan berkaitan dengan masalah kontrak yang sudah disebutkan," katanya.
BACA JUGA: Makin Yakin Konsultan Politik Asing Terlibat Kampanye Hitam ke Jokowi
Sedangkan Hatta dalam tanggapannya ke JK dan Jokowi menganggap jawaban duet calon presiden nomor urut 2 itu sepakat sebagai bentuk kesepakatan terhadap ise investigasi terkait renegosiasi. Hatta pun sangat konsisten dan terus berupaya keras agar renegosiasi kontrak bisa dilakukan karena itu menyangkut kepentingan rakyat.
Prabowo Subianto lantas berterima kasih kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggapnya sudah sukses melakukan renegosiasi gas tangguh. "Sehingga negara diuntungkan Rp 250 triliun," kata Prabowo.
JK menegaskan lagi bahwa sangat setuju sekali investigasi. Namun, ia menegaskan bahwa soal renegosiasi gas dari Tangguh di Papua memang harusnya rutin dilaksanakan empat tahun sekali. Jadi, kata JK, tidak ada yang spesial dengan renegosiasi gas Tangguh yang dilakukan saat ini.
"Justru dalam kontrak berbunyi setiap empat tahun sekali harus renegosiasi," kata JK yang pernah melakukan upaya renegosiasi ke China pada 2008.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Paparkan Pentingnya Kemandirian Desa
Redaktur : Tim Redaksi