JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Radjasa memerintahkan anggota FPAN di DPR untuk sementara waktu menunda studi banding ke luar negeriPermintaan serupa juga ditujukan ke seluruh kader PAN yang duduk di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota.
Sekjen DPP PAN, Taufik Kurniawan menyatakan bahwa perintah Hatta itu dikeluarkan menyusul terjadinya banjir bandang di Wasior, Papua Barat, letusan Gunung Merapi di Jateng-Jogjakarta , serta gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
BACA JUGA: Faksi-Faksi di PD Terus Bergesekan
Menurut Taufik, sebelumnya Fraksi PAN di DPR juga sudah memutuskan untuk menunda kunjungan kerja ke luar negeri."Apa yang telah disampaikan oleh fraksi PAN itu adalah keputusan partai
Taufik yang juga wakil ketua DPR itu menambahkan, larangan ke luar negeri berlaku sambil menunggu evaluasi dan rumusan lebih lanjut terkait prioritas kerja anggota DPR
BACA JUGA: Lukman Edy Bakal Digeser dari Sekjen PKB
"Artinya, kita tidak bermaksud mengintervensi fraksi lainDikatakan Taufik, secara pribadi pihaknya sudah menahan diri berangkat ke luar negeri
BACA JUGA: Kader Golkar di Nasdem Tetap Bertahan
Selama setahun ini, kata dia, anggota FPAN tidak pernah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sebelum ada putusan DPP PAN"Sebelum partai saya mengambil keputusan, saya ini sudah setahun tidak keluar negeri karena berbagai macam pertimbangan," ucapnya.Namun pengamat politik dari Universitas Indonesia, Indra Jaya Saerun menilai perintah Ketua Umum DPP PAN Hatta Radjasa itu sarat muatan politisLarangan itu juga dinilai hanya kepura-puraan saja untuk memperbaiki citra pemerintah dan DPR"Sifatnya politis, hanya pura-pura saja melarang anggotanya supaya tidak kelihatan buruk citra DPR," katanya.
Seharusnya, kata Indra, larangan itu sudah dilakukan sejak awal, dan bukan di saat DPR dikritik karena adanya bencana alamApalagi kata dia, kunjungan studi banding DPR ke luar negeri tidak ada manfaatnya untuk rakyat dan menelan dana yang tidak sedikit(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Bencana, Pimpinan DPR Cegah Kunker Manca Negara
Redaktur : Tim Redaksi