Lebih dari itu, kata Hatta pula, yang terpenting adalah persetujuan dari masyarakat yang selama ini dinilai belum familiar dengan tenaga nuklir
BACA JUGA: Pameran Teknologi Migas Digelar di PRJ
Oleh karena itu katanya, pembangkit listrik tenaga nuklir masih belum menjadi solusi alternatif utama yang digarap pemerintah saat ini."Saya bicara ini karena saya tahu
BACA JUGA: Potensi Ekonomi Daerah Dipetakan
Jadi, ada syaratnya untuk tenaga nuklir (itu)," kata Hatta kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (3/11).Hatta pun menjelaskan, setiap reaktor nuklir itu harus memenuhi tiga syarat, agar dapat digunakan di suatu negara
BACA JUGA: Pemerintah Tak Berani Hapus Subsidi BBM
Kedua, secara ekonomi dapat memberikan manfaat bagi penggunanya."Yang penting itu, syarat ketiga, yakni publik atau masyarakat bisa menerimanyaKalau syarat pertama dan kedua, sudah dikaji memang aman, dan memang menghasilkan listrik biaya murahTapi (untuk) syarat ketiganya, masyarakat (ternyata) masih belum bersedia menerimanyaJadi harus disosialisasikan dulu, dan jangan dipaksa," jelas Hatta pula.
Perihal listrik tenaga nuklir ini, diakui Hatta, sebelumnya memang pernah menjadi salah satu alternatif yang dilirik pemerintahMenteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata pun mengatakan, pemerintah Indonesia terus melakukan kajian untuk pemanfaatan energi nuklir ini, serta siap melakukan sosialisasi pada masyarakat.
"Kalau soal kesiapan, kita siap sudah lamaKita sudah pernah membangun reaktorSudah dari tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an, meskipun hanya untuk risetKita siap untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat," ungkap Suharna.
Disebutkan, ada sejumlah reaktor nuklir yang pernah dibangun untuk kajian oleh Kementerian Ristek, seperti di Serpong (Banten), Bandung (Jawa Barat) dan YogyakartaSejumlah daerah juga disebut-sebut mempunyai perhatian besar untuk energi jenis ini, bahkan menawarkan diri untuk dijadikan lokasi pembangunan reaktor nuklir, semisal di Kalimantan, Bangka-Belitung, serta Serang, Banten(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Saham KS, Menteri BUMN Tak Mau Disalahkan
Redaktur : Tim Redaksi